PORTALSWARA.COM, Medan — Akibat intensitas curah hujan yang tinggi, 17 kabupaten/kota di Sumut terdampak banjir dan longsor. Kondisi ini berlangsung sejak awal November lalu. Terkait itu Pusdalops BPBD Sumut siap siaga. Karena intensitas hujan yang tinggi masih belum mereda.
Wilayah 17 kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor, yakni Kabupaten Asahan, Batubara, Deliserdang, Labuhanbatu, Langkat, Nias Barat, Nias, Padanglawas Utara, Pakpak Bharat, Serdangbedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias Utara, Kota Sibolga, Tebingtinggi, Tanjungbalai dan Medan.
Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Abdul Haris Lubis, bencana banjir dan tanah longsor sudah terjadi sejak akhir Oktober. Untuk Kabupaten Asahan sejak 30 Oktober dan sampai saat ini masih berlangsung.
“Terakhir di Medan dimulai 19 November yang dampaknya cukup luas,” kata Harus, Senin (21/11/2022).
Berdasarkan catatan pihaknya mayoritas bencana banjir dan longsor di Sumut telah selesai. Namun, masih ada daerah yang masih terdampak seperti Kabupaten Asahan, Batubara dan Langkat.
Dia menyebutkan di Kabupaten Asahan tercatat 18 kecamatan terdampak dan 2.384 rumah yang terendam banjir, 7.991 jiwa, 15 rumah ibadah, 16 sekolah dan dua tanggul rusak. Di Kabupaten Batubara ada empat kecamatan yang terdampak, 895 KK dan satu tanggul rusak. Sedangkan di Kota Medan kurang lebih sembilan kecamatan terendam banjir sejak 19 November dengan ketinggian rata-rata 30-50 cm.
“Di Asahan masih ada yang bertahan di pengungsian, sekitar 944 orang, di Batubara juga ada kalau di tempat-tempat lain mayoritas warga masih bertahan di rumah masing-masing, tetapi kita akan kita siapkan tenda-tenda pengungsian, bahan makanan dan juga obat-obatan,” jelas Abdul Haris Lubis.
Abdul Haris menambahkan BPBD Sumut bekerja sama dengan BMKG, dan BPBD Kabupaten/Kota terus memantau dan memonitoring setiap daerah untuk meminimalisir dampak banjir dan longsor.
“Kita harap tidak ada lagi, tetapi kita tentu harus selalu siap siaga terutama di zona-zona yang rawan. Kita bekerja sama dengan Pemkab/Pemko, BMKG dan memanfaatkan semua informasi dari media massa, elektronik dan juga aplikasi kebencanaan InAware BNPB,” tambahnya. (psc/bs)
