PORTALSWARA.COM, Jakarta – Stok beras Bulog pada Oktober 2022 hanya 673.613 ton atau 11,2 persen.
Menurut Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rachmi Widiriani, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog mengalami penurunan. Saat ini, jika dibandingkan data Oktober tahun lalu, stoknya paling kecil. Pada Oktober 2021, cadangan beras pemerintah (CBP) Bulog mencapai 1,25 juta ton.
Rachmi bahkan memprediksi target cadangan beras pemerintah sebesar 1,2 juta ton pada Desember 2022 diperkirakan tak bisa tercapai. Musababnya, pengadaan beras pada dua bulan terakhir sangat sedikit. Ia pun memperkirakan stok beras di Bulog pada akhir tahun berada di bawah 500 ribu ton.
Kepala Bagian Evaluasi Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Batara Siagian meyakini bahwa persoalan tipisnya CPB di Bulog bukan karena menurunnya produktivitas petani melainkan, persaingan ketat antara pemerintah dan swasta.
Bulog yang terikat ketentuan harga pembelian di tingkat petani kalah saing dengan perusahaan swasta yang bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi.
Bintara sangsi stok beras dalam negeri rendah. Ia mempertanyakan bagaimana bisa CBP di Bulog menurun tetapi pihak swasta berencana membuka pabrik baru di beberapa wilayah di Indonsia.
“Artinya pelaku usaha swasta yang notabenenya kerjanya bank, masih bisa main. Berarti apa? Barang (beras) ada. Kalau enggak ada, tidak mungkin dia bangun pabrik di sana,” tuturnya. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah manambah anggaran Bulog agar penyerapan beras bisa dilakukan lebih cepat.
“Anggaran Bulog perlu dinaikkan hingga 20-30 persen, khusus untuk penambahan CBP,” kata Bhima.
Jika anggaran Bulog ditambah, Bhima memprediksikan kapasitas gudang dan harga pembelian gabah bisa lebih tinggi.
Sehingga, stok CBP bisa aman hingga akhir tahun. Jika tidak, maka harga beras bisa terus melonjak terlebih saat ini sedang terjadi musim gadu.
Menanggapi soal menipisnya CBP di Perum Bulog, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dilansir dari TEMPO.CO, Minggu (30/10/2022), menyatakan sudah ada rapat terbatas atau ratas digelar untuk membahas percepatan penyerapan cadangan beras tersebut.
“(Soal) beras memang sudah ratas. Ditugaskan oleh Presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapapun,” katanya.
Meski Bulog kini memiliki kebebasan harga pembelian beras, Zulkifli menekankan harga jualnya tetap sesuai dengan harga yang telah diterapkan yakni, Rp 9 ribu per kilogram. Namun, ia tak menyebutkan apakah ada kenaikan anggaran yang diberikan pada Bulog.
Langkah pemerintah lainnya dalam upaya mengatasi penurunan CBP adalah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2022 lalu.
Dalam Perpres ini telah ditetapkan beberapa jenis pangan pokok tertentu yang akan dikelola oleh Pemerintah dalam Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Terdapat 11 pangan pokok tertentu yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harganya.Perpres 125 juga mengatur soal kebijakan dari hulu ke hilir dalam pengelolaan pangan mulai dari menjamin harga dan pasar bagi petani, menjaga ketersediaan pasokan bagi produsen berbahan baku pangan, penyimpanan sejumlah stok untuk cadangan dan penyaluran untuk pemanfaatan cadangan.
“Meski Perpres ini sudah menjelaskan penyelenggaraan CPP melalui pengadaan, pengelolaan dan penyalurannya, namun perlu ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan turunan untuk menjadi dasar operasional bagi penugasan kepada Bulog,” tutur Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, ihwal penyerapan untuk cadangan beras. (psc/bs)
