Breaking News
PDIP Meminta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Akibat Gugatan di PTUN I Edy Rahmayadi Tetap Berusaha Daftar ke Golkar dan Gerindra Meski Ditolak I MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024 I Eks Direktur Utama RSUP Adam Malik Terduga Korupsi Rp8 Miliar Ditahan IOknum Dokter Tersangka Cabuli Istri Pasien Berdamai dengan Rp600 Juta
banner 600x300

Iwan Sumule Laporkan Kabareskrim ke Propam

Dugaan Suap Tambang Ilegal

PORTALSWARA.COM, Jakarta – Dugaan telah menerima gratifikasi atau suap dari bisnis tambang ilegal, membuat
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumule laporkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ke Propam Polri.

Laporan tersebut diserahkan Iwan dengan mendatangi Gedung Bareskrim, Senin (7/11/2022). Dan kini, laporannya diproses Karo Paminal Brigjen Anggoro Sukartono untuk ditindaklanjuti.

Iwan mengatakan, pihaknya memohon kepada Kepala Kadiv Propam Mabes Polri, agar mengusut tuntas dugaan pelanggaran Kode Etik, yang diduga dilakukan anggota Polri, demi menjaga citra serta nama baik institusi Polri.

“Laporan berawal dari pengakuan seorang purnawirawan polri berpangkat Aiptu, Ismail Bolong, yang ramai beberapa waktu terakhir,” ungkap Iwan, dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (8/11/2022).

Dalam video itu, Ismail mengaku sempat menyerahkan uang senilai Rp6 miliar kepada Agus atas bisnis tambang ilegal di wilayah Desa Santan Hulu, Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Ismail belakangan telah meralat pernyataannya. Dia mengaku pernyataan itu dibuat pada Februari 2022 lalu, di bawah tekanan Brigjen Hendra Kurniawan yang kala itu masih menjabat sebagai Karopaminal Polri.

Hendra kini merupakan terdakwa dalam kasus obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan atasannya di Propam Polri, Ferdy Sambo.

Iwan juga meminta Propam Polri menindaklanjuti soal hasil pemeriksaan Ismail terkait bisnis yang ia lakukan saat masih aktif di Polresta Samarinda. Ismail diketahui kini telah pensiun sejak Juli lalu.

“Bahwa pengakuan tersebut bukan pengakuan biasa saja, melainkan sebuah pengakuan yang menyeret nama seorang pejabat tinggi di lingkungan Mabes Polri,” kata Iwan. (psc/bs)

Baca Juga :  UU DKJ Disahkan, Jakarta Bukan Ibu Kota Lagi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *