Breaking News
Kaesang Terseret Dalam Pusaran Kasus Korupsi PT Timah I Persidangan MK Selesai, Kecurangan Pilpres 2024 Belum Tuntas Terungkap I Kebakaran di YLBHI Jakarta, Satu Anggota Pemadam Kebakaran Meninggal Dunia I Bawaslu Segera Rekrut Pengawas Ad Hoc Pilkada 2024 I Wali Kota Bobby Berbagi Kebahagiaan Ajak Anak Yatim Belanja Baju Lebaran I MUI Ingatkan Jemaah Aolia soal Menentukan Lebaran Lewat Telepon Allah
banner 600x300

Kejati Sumut Sita 105 Hektar Tanah di Langkat

Upaya Pengusutan Korupsi Alih Fungsi Hutan

PORTALSWARA.COM, Medan – Dalam rangka pengusutan kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut sita 105,958 hektar tanah di Kabupaten Langkat.

Menurut Kasipenkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan, penyidik Pidsus melakukan penyitaan tanah seluas 105,958 hektare di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa.

Dikatakannya, penyitaan tanah itu dilakukan Selasa (8/11/2022) kemarin.

“Pelaksanaan penyitaan tanah itu juga berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas I A tanggal 14 Oktober No.39/SIT/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan,” terangnya, Rabu (9/11/2022).

Pidus dalam penanganan perkara ini, juga telah memeriksa beberapa saksi dan pihak BPN serta Kementerian KLHK beserta ahli keuangan negara. Kemudian tim pidsus juga sedang menunggu perhitungan dan ahli lingkungan terkait potensi kerugian keuangan negara.

“Pidsus telah memeriksa saksi sebanyak 40 orang, dari pihak BPN, pihak yang menggunakan lahan, Kementerian KLHK dan beberapa ahli keuangan negara dan perekonomian negara,” ungkapnya.

“Untuk perkembangan selanjutnya akan disampaikan secepatnya. Dan terhadap lahan tersebut telah dititipkan ke BKSDA Wilayah 1 Sumut,” sambungnya.

Sebelumnya, lanjut Yos, tim Penyidik Kejati Sumut turun langsung dan meninjau lahan Suaka Margasatwa, namun pada faktanya di lapangan terdapat tanaman sawit yang disebutkan dikelola oleh kelompok tani, namun kelompok tani yang dimaksud diduga hanya kedok saja.

“Bahwa tanah tersebut adalah kawasan hutan Suaka Margasatwa dan di dalamnya ada kelompok tani yang bernaung di bawah Koperasi Serba Usaha atau KSU Sinar Tani Makmur (STU). Dalam pengelolaan lahan berkedok Koperasi ini, semakin memperkuat pembuktian perkara dugaan tindak pidana korupsi mafia tanah,” tutupnya. (psc/sugi)

Baca Juga :  YLBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut Jalin Kerjasama Dengan Lapas Kelas II A Rantauprapat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *