Breaking News
Ramai-ramai Tolak Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo I 13 Kepala Daerah Ajukan Permohonan ke MK Usulkan Pilkada 2025 I Daftar Daerah yang Bakal Gelar Pilkada Serentak 27 November 2024 I Tolak Rencana KUA Sebagai Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Bisa Memicu Disharmoni I Jabatan Plt Sekretaris DPRD Labuhanbatu Parulian Diduga Ilegal

KPU Deliserdang Sosialisasikan SIAKBA untuk Badan Ad Hoc

PORTALSWARA.COM, Deliserdang — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deliserdang sosialisasikan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc untuk proses pendaftaran Badan Ad Hoc.

Menurut anggota Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Deliserdang, Timo Dahlia Daulay, hingga kini pihaknya belum bisa memastikan jadwal perekrutan Badan Ad Hoc. Karena sampai saat ini belum mendapat petunjuk teknis dari KPU RI.

Dikatakannya, kalau untuk masa kerjanya, mulai Januari 2023 sampai dua bulan pemungutan suara berakhir.

“Juknis belum ada, karena belum dikeluarkan KPU RI. Ya Insyaallah di minggu ini, karena informasi terakhir KPU RI dan Provinsi sedang melaksanakan Rakor di Jakarta,” kata Timo, di lantai II Aula Cendana Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (16/11/2022).

Dijelaskan Timo, sesuai dengan PKPU, Badan Ad Hoc yang sebelumnya pernah bertugas pada periode sebelumnya bisa mendaftar kembali melalui aplikasi SIAKBA.

“Kalau SIAKBA ini hanya proses perekrutannya saja yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Kalau dulu kan belum ada SIAKBA. Ini akan menjadi data base,” ucap Timo.

Untuk perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 5 orang yang akan ditetapkan, akan ada 10 orang yang mengikuti proses wawancara.

Sisanya disebut akan jadi calon cadangan apabila terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW).

Sementara untuk jumlah anggota PPS nantinya ada 3 orang per desa, dan KPPS ada 7 orang dengan tambahan dua petugas ketertiban.

“Untuk gaji ketua PPK periode ini Rp 2,5 juta dan anggota Rp 2,3 juta. Kalau dulu masih RP1,8 juta dan ketua Rp2 juta. Syarat untuk PPK minimal 17 tahun dan batasan usia tidak ada hanya untuk KPPS diterapkan tidak lebih dari usia 50 tahun,” ungkapnya.

Baca Juga :  Golkar Beri Surat Tugas Jadi Cagub Sumut ke Ijeck

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *