PORTALSWARA.COM, Jakarta – Seorang pakar hukum tata Negara menyebut pernyataan Presiden Jokiwi yang mendukung Prabowo Subianto nyapres tak etis. Melanggar kode etik.
Bivitri Susanti menilai, pernyataan yang disampaikan Jokowi terang-terangan tersebut, menunjukkan endorsement terhadap Calon Presiden berikutnya.
Tentu sebagai penyelenggara negara, kata Bivitri, ada batas-batas etik yang tinggi.
“Memang ada sebagian yang pasti akan bilang itu hanya basa-basi. Tapi justru di situ letak etik bagi penyelenggara negara. Dalam keseharian, dalam berkomentar, ada batas-batas etik yang tinggi karena bisa berpengaruh pada situasi politik, bahkan kebijakan,” kata Bivitri, Selasa (8/11/2022)
Menurut Bivitri, pernyataan Jokowi soal Prabowo bisa dimaknai dalam konteks negosiasi politik yang saat ini tengah berlangsung. Selain itu, pernyataan Jokowi juga bisa dimaknai dalam konteks kebijakan yang mungkin, harus, atau akan diambil mengenai putusan MK soal menteri yang maju nyapres atau nyaleg.
Bahaya monarki
Dia menyebut pernyataan Jokowi malah makin menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara demokrasi, melainkan negara monarki. Pasalnya, penguasa selanjutnya seakan-akan mesti mendapatkan restu oleh penguasa saat ini.
“Juga, seakan benar-benar mau ganti-gantian. Karena Prabowo dulu kan rival Jokowi, jadi ganti-gantian saja. Sangat elitis, hanya siapa di lingkaran itu yang bisa ganti-menggantikan,” kata Bivitri.
Saat menghadiri HUT ke-8 Partai Perindo pada Senin, 7 November 2022, Jokowi menyinggung soal kemenangannya di Pilpres 2014 dan 2019. Saat mengungkit hal itu, Jokowi terlihat tersenyum karena kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara tersebut.
