Breaking News
PDIP Meminta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Akibat Gugatan di PTUN I Edy Rahmayadi Tetap Berusaha Daftar ke Golkar dan Gerindra Meski Ditolak I MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024 I Eks Direktur Utama RSUP Adam Malik Terduga Korupsi Rp8 Miliar Ditahan IOknum Dokter Tersangka Cabuli Istri Pasien Berdamai dengan Rp600 Juta
banner 600x300

Pemko Medan Diminta Diskualifikasi Pemenang Lelang Subkontrak Proyek Drainase Rp8,7 M

PORTALSWARA.COM — Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta diskualifikasi prmenang lelang yang mensubkontrak proyek drainase Rp8,7 miliar.

Pemenang lelang yang melakukan sub kontrak kepada pihak lain, pada suatu kegiatan tender sebuah proyek bisa dikatakan perbuatan mencari keuntungan sendiri. Dan tidak bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang telah dimenangkan pihak rekanan dalam tender proyek tersebut. Termasuk proyek drainase.

Dan itu terjadi pada proyek pengerjaan drainase di Jalan STM Ujung, Kota Medan.

Proyek Rp8,7 M itu telah dimenangkan PT Kreasi Beton, yang saat ini masih dalam pengerjaan. Namun, beredar kabar di lapangan, Selasa (6/12/22), pekerjaan proyek dimaksud diduga telah di sub kontraklan (subkon) ke perusahaan lain. Proyek tersebut tidak dikerjakan PT Kreasi Beton, melainkan dikerjakan CV Jagad Perkasa. Karenanya, Pemko Medan diminta diskualifikasi.

Sekretaria Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Habibi, saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatssApp kemarin mengatakan, kemungkinan rekanan bekerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.

“Maaf bang, secara administrasi kita dapat informasi yang melaksanakan pekerjaan PT Kreasi Beton. Mungkin PT Kreasi Beton bekerja sama dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk detailnya bisa komunikasi langsung dengan KPA nya ya bang,” kata Habibi mengarahkan wartawan untuk mengkonfirmasi persoalan iti langsung kepada KPA yang juga menjabat Kepala Bidang Drainase Dinas PU Medan, Gibson Panjaitan.

Kabid Drainase yang juga sebagai KPA dalam pengerjaan proyek drainase di Kota Medan, Gibson Panjaitan, tidak memberikan jawaban atas konfirmasi yang dismpaikan wartawan melalui kontak WhatssAppnya, hingga berita ini tayang.

Menanggapi hal tersebut, melansir topmetro, Sabtu (10/12/2022), pengamat anggaran Elfenda Ananda menegaskan, apabila ada perusahaan yang melakukan hal tersebut, sudah menang tender lalu ‘menjualnya’ kembali ke pihak lain atau mensubkannya, maka Pemko Medan bisa mendiskualifikasi lembaga (perusahaan) ini dan memberikan label hitam bagi perusahaan tersebut.

Baca Juga :  Kegiatan 10 Muharram 1445 H Pemkab Labuhanbatu: Bupati H Erik Santuni Anak Yatim

“Pemko Medan bisa memberikan daftar hitam bagi perusahaan yang melakukan hal semacam ini. Pihak pemberi lelang (pengguna jasa) juga harus memastikan hal ini tidak terjadi dan jangan coba-coba main mata seoalah-olah tidak tahu. Secara prinsip hal ini merugikan penerima manfaat kalau pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifik dengan apa yang dijanjikan pada saat tender,” tegas mantan Ketua Forum Independen Transfaransi untuk Anggaran (FITRA) Sumut ini, Rabu (7/12/22).

Menurutnya, masyarakat pengguna manfaat akan dirugikan karena kualitas pekerjaan pasti akan berkurang. Kualitas menurun karena harus dibuat berantai jenjang mulai pemenang tender sampai ke sub yang mengerjakan. Dirugikan lainnya adalah dari sisi pertanggungjawaban sulit untuk dimintai pertanggungjawaban karena bukan pemenang langsung yang mengerjakan.

“Hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan, undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi,” tegasnya.

Proyek yang sudah dimenangkan lanjutnya, secara prinsip keadilan juga tercedrai karena menghilangkan kesempatan pihak lain dalam tender yang sebenarnya lebih berpeluang menang. Namun harus kalah karena cara cara yang tidak adil dan fair.

”Kalau memang tidak bisa mengerjakan secara langsung pekerjaaan tersebut dikarenakan berbagai hal, tentunya lebih baik tidak ikut tender. Itu bisa menghilangkan kesempatan pihak pihak lain yang punya peluang menang,” tandasnya.

Kasus-kasus seperti ini ujar Aktivis Pegiat anti korupsi ini, sebenarnya cukup banyak terjadi, dan kesannya dibiarkan karena ada pihak pihak yang punya kekuatan. Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa diproyek proyek pemerintah ada kelompok yang mendominsi memenangkan tender proyek setelah itu menjualnya kembali.

Menurutnya, OPD yang memberikan pekerjaan juga kelihatan tahu sama tahu saja sehingga ini berlangsung terus dan belum ada upaya yang serius untuk membasmi kasus ini.

Baca Juga :  Hari Ini Penentuan Idul Fitri 2023 Kemenag, NU dan Muhammadiyah

“Bahkan, banyak sub kontraktor yang membeli proyek dari pemenang secara terbuka dan tidak ditutup tutupi lagi. Pihak pejabat pembuat komitmen biasanya juga tahu hal tersebut dan kecendrungan dibiarkan saja,” katanya.

Seharusnya katanya lagi, upaya pencegahan sudah dimulai dari pemberi pekerjaaan seperti dinas atau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Agar model model seperti ini tidak terulang terus menerus.

“Kasus seperti ini harus diberikan sanksi agar pihak pihak yang melakukan jera dan tidak mengulang lagi diwaktu mendatang,” tutupnya. (psc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *