Breaking News
Ramai-ramai Tolak Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo I 13 Kepala Daerah Ajukan Permohonan ke MK Usulkan Pilkada 2025 I Daftar Daerah yang Bakal Gelar Pilkada Serentak 27 November 2024 I Tolak Rencana KUA Sebagai Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Bisa Memicu Disharmoni I Jabatan Plt Sekretaris DPRD Labuhanbatu Parulian Diduga Ilegal

Tolak Kenaikan UMP 2023, Buruh Sampaikan 5 Poin

PORTALSWARA.COM — Upah minimum Provinsi (UMP) yang baru diumumkan Senin (28/11/2022) kemarin, ditolak Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh. Terkait itu para kaum buruh sampaikan 5 poin.

Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh menyatakan beberapa sikap melihat kenaikan UMP di beberapa daerah. Di antaranya, Banten sebesar 6,4%, DI Yogyakarta sebesar 7,65%, Jawa Timur sebesar 7,85%, hingga DKI Jakarta sebesar 5,6%,

Pertama, menolak nilai persentase kenaikan UMP masih di bawah inflasi Januari – Desember 2022 yaitu sebesar 6,5% plus pertumbuhan ekonomi Januari – Desember yang diperkirakan 5%.

“Kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya adalah sebesar inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi atau kab/kota di tahun berjalan, bukan menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan atau Year on Year,” ujar Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal, dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, jika menggunakan data September 2021 ke September 2022, hal itu tidak memotret dampak kenaikan BBM yang mengakibatkan harga barang melambung tinggi, sebab kenaikan BBM terjadi pada Oktober 2022.

Kedua, terkait dengan kenaikan UMP DKI Tahun 2023 sebesar 5,6%, Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh mengecam keras keputusan Pejabat Gubernur DKI yang tidak sensitif terhadap kehidupan buruh.

“Kenaikan 5,6% masih di bawah nilai inflasi. Dengan demikian Gubernur DKI tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh,” tegas Said Iqbal.

Maka dari itu, pihaknya mendesak agar Pejabat Gubernur DKI Jakarta merevisi kenaikan UMP DKI Tahun 2023 sebesar 10,55%, sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI unsur serikat buruh.

Baca Juga :  Hujan Siang Hingga Selepas Maghrib Diperkirakan Akan Guyur Kota Medan Hari Ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *