Breaking News
Ramai-ramai Tolak Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo I 13 Kepala Daerah Ajukan Permohonan ke MK Usulkan Pilkada 2025 I Daftar Daerah yang Bakal Gelar Pilkada Serentak 27 November 2024 I Tolak Rencana KUA Sebagai Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Bisa Memicu Disharmoni I Jabatan Plt Sekretaris DPRD Labuhanbatu Parulian Diduga Ilegal

Uang Korupsi Covid Rp352 Juta Dipulangkan ke Kejari Sidimpuan

PORTALSWARA.COM — Uang korupsi Covid-19 sebesar Rp352 juta dikembalikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan. Uang tersebut diterima dari terdakwa oknum mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padangsidimpuan (SS) dan Bendahara pengeluaran (PH), Senin (5/12/2022) pagi.

Pengembalian uang titipan pengganti perkara tersebut diterima dari terdakwa SS berdasarkan Register perkara Nomor: 55/Pidsus-TPK/2022/PN Mdn dengan Register Dakwaan POS-01/PSP/01/2021.

Sedangkan pengembalian atas dugaan korupsi belanja tidak terduga (BTT) di kegiatan biaya operasional petugas, dalam rangka monitoring Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota PSP TA 2020.

Menurut Kajari PSP, Jasmin Simanullang SH MH, melalui Kasi Intel Kejari Yunius Zega SH MH, adapun total titipan uang pengganti perkara dari satu terdakwa (ss) senilai Rp352.200.000.

Dia menjelaskan, penyerahan uang titipan berlangsung di Ruang Kerja Kasi Pidsus Kejari PSP. “Kasi Pidsus Kejari Yus Iman Harefa SH MH bersama JPU lain, turut menyaksikan penyerahan uang titipan tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut, Yunius menerangkan, sebelumnya, pihaknya juga telah menetapkan mantan Kadis Kesehatan Kota PSP (SS) bersama oknum mantan Kepala Dinas Kesehatan dan Bendahara tersebut sebagai tersangka. Dan kini, telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Medan.

Terhadap titipan uang pengganti tersebut, sebut Yunius, pihaknya telah menyetorkannya ke rekening penitipan lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Padang sidempuan (PSP) pada Bank Mandiri.

Nantinya titipan uang itu, terang Yunius, diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara, setelah perkara yang menjerat keduanya Inkracht (berkekuatan hukum tetap).

Baca Juga :  Komnas HAM Ungkap 7 Hal Mengejutkan soal Tragedi Kanjuruhan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *