PORTALSWARA.COM — Menjelang pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, semakin banyak nama calon Walikota Tebingtinggi yang mencuat di tengah masyarakat.
Salah satu pengamat politik, Dr Eddy Syofian MAP, mengungkapkan, ada 9 tokoh yang mulai menjadi pembicaraan di kalangan warga kota.
Nama-nama ini didapatkan dari pertemuan silahturrahim Idul Fitri dengan para ulama, tokoh masyarakat dan pemuda beberapa hari lalu di Tebingtinggi. Mereka berharap agar calon walikota yang muncul memiliki integritas, memahami kebutuhan warga, serta mengenal seluk beluk kota Tebingtinggi.
Kesembilan nama yang menjadi perbincangan tersebut memiliki latar belakang politisi, birokrat dan pengusaha, sebagian besar merupakan putra daerah. Beberapa di antaranya telah memulai sosialisasi melalui pertemuan dengan masyarakat, memasang baliho, spanduk, dan membentuk relawan.
“Kesembilan nama tersebut Ir H Abdul Haris Lubis (Kadis Pendidikan Sumut), Basyarudin Nasution (Ketua DPD Golkar/ Ketua DPRD Tebingtinggi), Irman Irdian Saragih (Ketua DPC PDIP/ Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi), Oky Doni Siregar (Ketua Partai Nasdem/ mantan Wakil Walikota Tebingtinggi), Brigjen Pol (Purn) H Monang Situmorang, Mayjen TNI Ilyas Alamsyah Harahap (Kas Kostrad), Muhammad Dimyathi (Pejabat Pengawas Utama Itjen Kemendagri/mantan Pj Walikota), H Kamlan SH (Pj Sekda Tebingtinggi ) dan H Daniel Sultan (mantan Ketua KADIN/ Ketua KONI Tebingtinggi,” papar Eddy, Selasa (16/04/2024).
Dr Eddy, yang juga merupakan putra daerah Tebingtinggi, berharap agar calon yang ingin menjadi walikota dapat mengutamakan keinginannya untuk membangun kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, beberapa tokoh masyarakat, seperti Drs H Hadi Winarno, mengajak para ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi kepada warga, agar mereka memilih calon pemimpin bukan karena politik uang. Mereka menekankan bahwa membeli suara dengan uang akan merusak demokrasi dan tatanan kehidupan masyarakat.
Para tokoh masyarakat tersebut juga mengimbau agar ulama dan tokoh masyarakat melakukan imbauan dan pendidikan politik. Sehingga masyarakat dapat menghindari praktik politik transaksional yang merugikan bagi demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara. (r/psc)
