PORTALSWARA.COM — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran Bansos (bantuan sosial) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, mencapai Rp496,8 triliun. Kenaikan sebesar Rp20,5 triliun dari APBN 2023 ini disetujui oleh DPR, menjadikannya upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga pangan.
Sri Mulyani menekankan bahwa intervensi APBN tidak hanya terbatas pada penyaluran bansos, melainkan juga melalui anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp114,3 triliun.
“Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN dimana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/01/2024).
Program-program ini mencakup ketahanan produksi, pertanian, infrastruktur pertanian, dan pengembangan sentra produksi.
Dalam konteks pemilu 2024, anggaran bansos, termasuk bantuan langsung tunai (BLT), semakin marak dengan penyaluran Rp11,25 triliun untuk BLT Rp200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret. Pencairan bansos tunai akan dilakukan pada Februari sebagai langkah konkret pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat.
Melansir CNN Indonesia, Sabtu (03/02/2024), tidak hanya itu, bantuan beras 10 kg untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) juga diperpanjang hingga Juni 2024, menandakan komitmen pemerintah untuk terus memberikan dukungan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (psc)
