Breaking News
Polda Sumut Tangkap Dua Nenek Penipu Jual Beli Tanah Rp852 Juta I PWI: Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Jurnalisme Investigasi Hambat Tugas Jurnalistik I Salwa Ar Royyan, Jamaah Calon Haji Termuda dari Medan, Hafizah 17 Juz I Sisa Material Bangunan Stadion Teladan Telah Dilelang KPKNL Rp1,6 M I Plh Dirut Perumda Tirtanadi Bagikan 8.624 Handuk ke Jamaah Haji Embarkasi Medan

Dukungan Pencalonan DPD Catut KTP Pemilih Dicoret KPU

PORTALSWARA.COM — Tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah dimulai. Dukungan pencalonan DPD catut KTP pemilih akan dicoret Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik, saat ini tahapan yang tengah berjalan, yakni pengumuman penyerahan dukungan syarat minimal pemilih calon anggota DPD.

“6-15 Desember 2022 itu adalah masa KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan penyerahan dukungan syarat minimal, menyerahkan formulir dukungan DPD,” ujar Idham kepada wartawan, Rabu (7/12/2022).

“Di 16-29 Desember 2022, KPU Provinsi/KIP Aceh menerima penyerahan formulir syarat minimal dukungan DPD, oleh karena itu kepada para pihak yang sekiranya akan mencalonkan jadi calon DPD sekarang adalah saat yang penting bagi mereka untuk mempersiapkan dukungan syarat minimal dalam pencalonan DPD,” sambungnya.

Idham mengatakan dalam pencalonan DPD, KPU menggunakan aplikasi sistem informasi pencalonan (silon) DPD. Dia menyebut nantinya calon anggota DPD diminta untuk mengunggah persyaratan minimal dukungan di aplikasi silon tersebut.

“Jadi nanti KTP elektronik yang diserahkan pemilih kepada calon DPD didigitalisasi, kemudian diunggah ke dalam aplikasi silon DPD,” ujarnya.

Nantinya masyarakat dapat mengecek status dukungan mereka kepada calon DPD melalui website info Pemilu. Idham mengatakan jika e-KTP pemilih tercatat telah dicatut, maka akan dihapus dukungannya kepada bakal calon anggota DPD.

“Kalau semisal KTP elektronik mereka dicatut tanpa sepengetahuan, maka mereka bisa menyampaikan pengaduan, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan KTP elektronik sebagai bentuk dukungan calon DPD,” kata Idham.

“Nanti KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/Kota itu akan melakukan klarifikasi terhadap pengaduan tersebut, apabila memang berdasarkan hasil klarifikasi tersebut ternyata memang benar KTP-nya dicatut maka dukungan itu dicoret,” sambungnya.

Baca Juga :  Surat Suara Pilpres 2024 Segera Didistribusikan

Lebih lanjut, Idham mengatakan syarat minimal dukungan di setiap provinsi bersifat variatif. Dia menyebut nantinya setiap KPU Provinsi akan mengecek kelengkapan syarat minimal dukungan tersebut.

“Selanjutnya akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dukungan tersebut, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual,” tuturnya.

Melansir detikNews, Kamis (8/12/2022), sebelumnya, KPU RI akan membuka pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 34 provinsi. Meski, Perppu terkait aturan pemilu di empat daerah otonom baru (DOB) belum disahkan.

“KPU sebagai penyelenggara pemilu tentunya akan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UU Pemilu dalam hal ini, UU Nomor 7 tahun 2017 dan berapa banyak provinsi yang ada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebanyak 34 provinsi,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Senin (5/12/2022).

Idham mengatakan selama Perppu Pemilu belum disahkan, maka pendaftaran bakal calon anggota DPD akan dilakukan di 34 provinsi. Diketahui, pendaftaran akan dibuka pada 6 Desember 2022.

“Jadi dengan demikian penyerahan dukungan bakal calon DPD selama Perppu belum disahkan atau diundangkan, maka penyerahan dukungan calon DPD itu dilakukan di 34 provinsi, sebagaimana yang menjadi lampiran UU Pemilu,” ujarnya. (psc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *