PORTALSWARA.COM — Kisruh pengangkatan Kepala Lingkungan 7 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur menjadi perhatian sejumlah pihak. Anggota DPRD Medan, Irwansyah SAg SH mengaku prihatin dengan mencuatnya persoalan ini hingga masuk ke meja DPRD Medan dan Walikota Medan.
“Kasus ini sangat memprihatinkan bagi saya, aparatur pemerintahan seperti camat dan lurah seharusnya menjadi pengayom di tengah-tengah masyarakat memperhatikan aspek proporsional,” kata Irwansyah saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/03/2023).
Disampaikan politisi Dapil Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Tembung ini, persoalan pemilihan kepala lingkungan harusnya bisa selesai dengan baik di masyarakat. Peran camat dan kelurahan harusnya bisa lebih besar di sini karena aturan hukumnya sudah disediakan.
“Mencuatnya persoalan ini adalah buah dari buruknya tata kelola pemerintahan yang dilakukan. Misalnya kinerja kepala lingkungan selama ini tidak ada masalah dan masyarakat di lingkungan tersebut pun nyaman, aspek-aspek ini harusnya menjadi perhatian,” katanya.
Dijelaskannya, kisruh pengangkatan Kepling ini telah menjadi persoalan serius di masyarakat dan tidak diharapkan persoalan ini malah memecah belah kehidupan masyarakat yang sudah terjalin dengan baik di lingkungan tersebut.
“Kehidupan masyarakat di Lingkungan 7 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel selama ini sudah berjalan dengan baik. Kita tidak mengharapkan persoalan ini malah membuat pembelajaran masyarakat di bawah. Harusnya ini yang menjadi perhatian besar camat dan lurah,” tegasnya.
Dalam kasus ini, Anggota Komisi III ini meminta aparatur Pemko Medan seperti Bagian Tata Pemerintahan Kota Medan untuk berperan dalam persoalan ini.
“Aparatur Pemko Medan kita minta lebih punya power seperti Bagian Tata Pemerintahan. Sehingga masalah-masalah seperti ini tidak meluas dan situasi di masyarakat bisa baik-baik saja,” jelasnya.
Irwansyah juga mendukung langkah masyarakat di lingkungan 7 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, yang tetap mengambil langkah prosedur dengan menyampaikan persoalan ini kepada camat, kemudian ke Walikota Medan dan DPRD.
“Kita juga mengharapkan masyarakat tetap menempuh cara-cara yang elegan agar hasilnya juga baik nantinya. Kita juga mengharapkan DPRD Medan bisa menjembatani persoalan ini dengan baik dan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini agar bisa menjelaskan kepada masyarakat,” pungkasnya. (psc)
