PORTALSWARA.COM — Praktisi hukum terkemuka di Kota Medan, Rion Arios, mengungkapkan keprihatinannya terhadap sebuah video rekaman yang menampilkan perbincangan dengan foto empat orang bertuliskan Dandim, Bupati, Kapolres dan Kajari Batubara. Dalam video tersebut, terungkap bahwa para pejabat tersebut secara terang-terangan memberikan arahan untuk memilih pasangan calon nomor 02 pada Pilpres 2024.
“Tindakan tersebut merupakan bentuk kecurangan dan diktator, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi,” sebut Rion kepada portalswara.com, Senin (15/01/2024).
Menurut Rion, jika rekaman video tersebut memang benar dan tidak hoaks, adanya intervensi dari aparat pemerintahan yang seharusnya netral dalam proses demokratisasi, maka ini merupakan ancaman serius terhadap integritas pemilihan. Dia menyatakan bahwa mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon tertentu adalah tindakan yang menghancurkan prinsip dasar demokrasi. Dimana keputusan pemilih seharusnya didasarkan pada pemahaman individu terhadap visi dan misi setiap calon.
Lebih lanjut Rion Arios yang juga Caleg DPRD Medan Dapil 2 meliputi Medan Belawan, Deli, Labuhan dan Marelan ini, juga menekankan bahwa praktik-praktik semacam ini membenarkan segala cara demi mencapai tujuan politik tertentu, tanpa mengindahkan norma-norma demokratis. Ia menilai bahwa tindakan tersebut merusak esensi demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang seharusnya melibatkan partisipasi bebas dan adil dari seluruh warga negara.
“Semuanya harus diberhentihkan dengan tidak hormat. Atau para pejabat PNS dinonaktifkan sementara dari jabatannya dan diberikan sanksi oleh Inspektorat. Bawaslu juga harus segera menindak tegas dari ketidaknetralan para PNS di Batubara,” tandas Rion.
Reaksi keras juga datang dari berbagai elemen masyarakat yang menilai bahwa tindakan para pejabat tersebut tidak hanya mencoreng demokrasi, tetapi juga mengancam keberlangsungan negara hukum. Beberapa kelompok advokasi dan aktivis hak asasi manusia telah menyerukan agar kejadian ini diselidiki secara menyeluruh dan adil untuk memastikan keadilan dan integritas dalam proses demokrasi di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya menjaga independensi aparat pemerintahan dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasan utama negara.
Sebelumnya, beredar video rekaman perbincangan dengan foto empat orang bertuliskan Dandim, Bupati, Kapolres dan Kajari Batubara yang mengarahkan dukungan ke pasangan calon (Paslon) Capres-Cawapres 02. Video rekaman di akun TikTok Nasional Corruption Watch yang beredar di media sosial dan dilihat portalswara.com, Senin (15/01/2024) berdurasi 02.32 menit. Dalam perbincangan tersebut terungkap narasi mengarahkan dan memobilisasi para kepala desa untuk memenangkan paslon Capres-Cawapres 02.
“Jadi untuk kepala desa kita diarahkan untuk ke 02. Itu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing. Terkait masalah peluru, itu diupayakan sebelum Pilpres diupayakan keluar dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Dan dari dana desa itu, 50 untuk dikirim kesana. Untuk digunakan sama mereka, untuk apalah, untuk serangan sama mereka. Itu ada penggunaannya, nanti Pj disitu, Kapolres disitu, Dandim disitu, Kajari disitu. Dan itu diupayakan tidak ada pemeriksaan di 2024. Karena itu udah komitmen,” demikian isi pembicaraan dalam rekaman tersebut. (psc)
