PORTALSWARA.COM — Pemasangan pembatas jalan atau median Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor oleh Pemko Medan masih diprotes warga. Padahal tujuannya menertibkan lalu lintas di kawasan itu.
Selain protes warga yang harus memutar jauh hingga ke Jalan AH Nasution dan sebaliknya, keberadaan median Jalan Karya Wisata ini juga dikeluhkan pedagang aneka makanan di kawasan itu. Termasuk pengguna jalan yang biasa melintas melalui jalan tersebut. Sementara pedagang mengaku omsetnya turun setelah saparator itu dipasang.
“Sejak dipasang saparator di Jalan Karya Wisata itu, saya jadi malas belanja ke salah satu supermarket di depan Jalan Karya Kasih itu. Pasalnya harus memutar jauh sampai Jalan AH Nasution. Kalau tidak terpaksa kali, malas ke sana,” keluh Fadila warga Jalan Pintu Air, Kelurahan Kwala Bekala, Jumat (10/03/2023).
Selain itu, lanjutnya, karena pemasangan saparator, badan jalan jadi lebih kecil dari sebelumnya. Warga juga jadi susah menyebrang karena saparatornya tinggi. Kalau mau beli, tidak bisa langsung menyebrang, bisa sangkut kaki di saparator itu. Terpaksalah harus memutar,” keluhnya lagi.
Fenomena lainnya pascapemasangan saparator, warga yang malas memutar arah, kerap mengambil jalan berlawanan. Sehingga membahayakan bagi sesama pengendara yang memang haknya melintas di badan jalan itu
Menanggapi kondisi tersebut anggota Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak menegaskan kalau menurut petugas pemasangan saparator itu memang untuk menertibkan lalu lintas serta menghindarkan dari kemacatan. Masalah warga akhirnya melawan arah dan bisa membahayakan, itu dikarenakan warganya sendiri yang tidak mau tertib karena merasa kejauhan memutar.
“Orang Indonesia ini susah diajak tertib hingga jadi masalah. Kalau semuanya mau tertib pasti lebih baik kan,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Meski demikian, Paul menyarankan dan mempersilahkan agar warga yang merasa keberatan atas pemasangan separator itu, melaporkan kepada dewan, dalam hal ini Komisi IV DPRD Medan untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tujuannya, agar dewan mendengarkan kebenarannya dari kedua belah pihak.
“Ini menurut versi masyarakat, lalu menurut versi Pemko apa dan bagaimana. Apakah setelah diuji dampaknya bagus atau tidak. Jika memang berdampak buruk dewan bisa menyarankan agar dikembalikan ke awal, atau saparatornya di beberapa titik dibuka jika memang pemasangan saparatornya itu justru mengganggu,” pungkasnya. (psc)
