PORTALSWARA.COM — Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Medan menyoroti pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Medan tahun 2023 yang dinilai tidak sesuai target. Salah satu masalah utama yang disorot adalah rendahnya daya serap anggaran belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang hanya mencapai 68,64 persen atau Rp988 miliar dari total Rp1,4 triliun.
“Meningkatnya pembangunan infrastruktur tidak sejalan dengan daya serap anggaran pada Dinas PUPR. Tentu daya serap alokasi belanja seperti ini jauh dari kata maksimal. Untuk itu kami mohon penjelasan apa yang menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya serapan anggaran di PUPR,” ujar Sekretaris Fraksi HPP Hendra DS dalam rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (04/06/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi HPP juga mempertanyakan progress proyek pembangunan Lapangan Merdeka, Islamic Center, Stadion Teladan, Stadion Mini Kebun Bunga, serta proyek besar lainnya di Kota Medan.
Selain itu, Fraksi HPP mengkritisi pembangunan trotoar jalan yang terkesan terbengkalai dan semrawut, sehingga mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Keberadaan papan reklame berupa vidiotron-vidiotron di setiap taman pada persimpangan jalan inti kota juga disorot karena dianggap mengganggu estetika kota dan membahayakan pengendara kendaraan bermotor.
“Kondisi ini, selain mengganggu estetika kota, juga bisa membahayakan pengendara kendaraan bermotor,” tandas Hendra.
Pada akhir pemandangan umumnya, Fraksi HPP turut mempertanyakan transparansi penyelesaian kasus proyek lampu pocong yang gagal akibat pengerjaannya yang tidak profesional. “Kami berharap jangan ada lagi proyek-proyek yang kurang menyentuh masyarakat dengan anggaran besar seperti lampu pocong, namun hasilnya nihil, padahal menggunakan uang rakyat,” tegas Hendra.
Fraksi HPP juga menanyakan tindak lanjut dari proyek lampu pocong yang ada di 1.700 titik dengan anggaran Rp25,7 miliar. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam evaluasi proyek-proyek yang menggunakan dana publik. (psc)