PORTALSWARA.COM — Video protes anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ramai di media sosial, Selasa (30/01/2024). Mereka mengeluhkan ketidakjelasan dana transportasi setelah mengikuti Bimtek KPPS 2024.
Anggota KPPS Medan Denai menyatakan kekecewaan karena belum menerima uang transportasi, sementara kecamatan lain di Kota Medan sudah mendapatkannya. Pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengklaim KPU Kota Medan tidak menyediakan dana transportasi.
Di tempat lain, anggota KPPS Selesai, Langkat, juga menyuarakan ketidakpuasan karena uang transport senilai Rp50.000 baru akan diterima 14 hari setelah Bimtek. Protes ini semakin mencuat di media sosial, menyoroti besaran honorarium Bimtek KPPS 2024.
Menanggapi hal ini, Sekretaris KPU Mansel, Eduard Kareth, menjelaskan bahwa honor Bimtek KPPS 2024, yang berupa uang saku atau transportasi, sesuai standar biaya masukan. Pembiayaan dilakukan berdasarkan standar APBN, dan anggota KPPS berhak mendapatkan uang saku seiring dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
Namun, besaran honorarium Bimtek KPPS 2024 bervariasi antar-daerah. Contohnya, di Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, peserta berhak memperoleh uang transportasi sebesar Rp150.000. Namun, di wilayah lain, jumlah tersebut bisa berbeda, bahkan disertai fasilitas seperti makan siang.
Berdasarkan penelusuran di media sosial, anggota KPPS menyatakan menerima honorarium Bimtek KPPS 2024 berkisar antara Rp50.000 hingga Rp200.000. Situasi ini memperlihatkan variasi besar dalam besaran uang transportasi atau saku, tergantung kebijakan KPU setiap daerah.
“KPU tidak ada menyiapkan (uang transport) sampai hari ini. Jika keberatan silahkan tanya ke KPU pusat, ke bos kami.” ujar seorang pria berkacamata, yang diduga sebagai anggota PPS.
Protes ini mencerminkan pentingnya klarifikasi dan transparansi terkait honor Bimtek KPPS, agar anggota KPPS dapat melaksanakan tugasnya dengan fokus dan tanpa kekhawatiran finansial. Situasi ini menjadi sorotan dalam persiapan Pemilu 2024 di berbagai daerah Sumatera Utara. (psc)
