PORTALSWARA.COM — Sejumlah 50 tokoh masyarakat, termasuk aktivis antikorupsi dan mantan pegawai KPK, secara resmi mengirim surat kepada Ketua Umum PDIP Megawati, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.
Surat yang diterbitkan pada Jumat (08/03/2024) tersebut menyoroti dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
Para tokoh masyarakat menyatakan bahwa kecurangan bukan hanya terjadi saat hari pencoblosan, tetapi juga selama proses penyelenggaraan pemilu hingga penghitungan suara oleh KPU dan lembaga kekuasaan lainnya. Mereka menegaskan bahwa kecurangan ini tidak hanya merugikan hati nurani rakyat, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat dan media sosial.
Dalam surat tersebut, mereka memperingatkan bahwa jika kecurangan dibiarkan, penegakan hukum akan terhina dan demokrasi dapat terancam. Para 50 tokoh masyarakat mengkritik pelaku kecurangan pemilu yang dinilai semakin bengis, menciptakan preceden busuk dalam proses pemilu.
“Di dalam pemantauan kami, dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu yang dipersoalkan oleh masyarakat, terjadi bukan hanya pada saat hari pencoblosan 14 Februari 2024, tetapi juga sejak awal proses penyelenggaraan pemilu hingga pasca pelaksanaan proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparatur kekuasaan lainnya,” demikian bunyi surat itu.
Dengan nada tegas, surat tersebut menyatakan bahwa partai politik diharapkan untuk mengajukan Hak Angket guna menyelamatkan bangsa ini. Para tokoh masyarakat meyakini bahwa partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hukum, penegakan hukum, dan demokrasi di Indonesia.
Melansir CNN Indonesia, Selasa (12/03/2024), beberapa tokoh terkenal seperti Novel Baswedan, Bivitri Susanti, Usman Hamid, Faisal Basri, dan lainnya turut menandatangani surat tersebut, menunjukkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. (psc)
