PORTALSWARA.COM — Forum mahasiswa dan masyarakat peduli hukum geruduk Kejari Tapsel (Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan). Seratusan massa berunjukrasa di depan Kantor Kejari Tapsel, Senin (05/06/ 2023).
Koordinator Aksi, Didi Santoso Piliang, menyampaikan aspirasi di depan kantor Kejari Tapsel tentang 4 program siluman yang sangat mencekik angaran dana desa se Kabupaten Tapsel.
Menurut Didi, pengadaan CCTV setiap desa di Kabupaten Tapsel sebesar Rp12,5 juta. Dengan jumlah 212 desa, total anggaran sebesar Rp2,65 miliar untuk 4 program.
“Kami juga menelusuri harga sebenarnya yang ada di lapangan dan sesuai standar daerah. Dimana 4 program tersebut diduga telah merugikan negara. Setelah di investigasi di lapangan harga CCTV tersebut berkisar Rp6.000.000. Jika dihitung kerugian negara berkisar Rp6.500.000 per desa dikali 212, maka total kerugian Rp1,378 miliar,” paparnya.
Lebih lanjut Didi, mengatakan, pengadaan lemari per desa se-Tapsel Rp3,5 juta per unit. Dengan jumlah 212 desa, total anggaran Rp742.000.000. Setelah dicek ke lapangan, ternyata harganya Rp800.000. Dan jika ditotalkan Rp169, 6 juta. Sehingga negara dirugikan sebesar Rp572.400.000.
Lalu, kata Didi, Bimtek di Grand Kanaya Hotel, Jalan Darussalam No 12 Sei Sikambing, Medan. Untuk Bimtek yang diduga tidak membawa manfaat tersebut, peserta diwajibkan membayar Rp5 juta per orang. Bahkan diwajibkan diikuti 2 peserta setiap desa. Sehingga total anggarannya Rp2,21 miliar. Padahal anggaran tersebut bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan. Bahkan lebih berguna untuk masyarakat.
Selain itu, kata Didi, hanya berjarak seminggu kemudian digelar lagi Bimtek, di The Axana Hotel, Jalan Bundo Kanduang No 14-16, Kota Padang, Sumatera Barat dan Truntum Padang Hotel Jalan Gereja No 34, Belakang Tangsi, Kota Padang, Sumatera Barat.
Dan setiap desa diwajibkan diikuti 2 peserta dengan biaya Rp5,5 per orang. Maka total biaya yang dikumpulkan sebesar Rp2,332 miliar.
“Kegiatan ini juga dinilai tidak ada faedahnya bagi masyarakat Tapsel,”
ujar Didi.
Ketua PD Formasih Tapsel, Wesly Gea SH, juga memaparkan beberapa aspirasi masyarakat dan keluh kesah masyarakat. Dikatakannya 4 program kegiatan siluman tersebut tidak ada manfaatnya bagi masyarakat desa di seluruh Tapsel.
“Mirisnya lagi hasil dari program ini tidak ada di Musrenbang Desa,” ujar Wesly.
Wesly juga memaparkan, dalam program ini diduga ada keterlibatan aparat penegak hukum. Mulai oknum di Kejari Tapsel dan Kapolres Tapsel, yang diduga ikut bermain.
Karenanya, Wesly meminta Kajari Tapsel agar segera memanggil dan memeriksa Kadis PMD dan Kabid PMD berserta ketua APDESI Tapsel. Karena mereka diduga ikut mendapatkan keuntungan dari 4 program tersebut. Apalagi dengan tujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri.
Kasi Intel Kejari Tapsel, Gunawan Panjaitan, saat menerima massa pendemo, mengatakan, jika ada kekeliruan yang dibuat oleh 4 program kegiatan tersebut, pintu Kejari Tapsel terbuka dengan lebar.
“Dan jika ada laporan dari masyarakat kami akan menindak lanjuti dengan tegas,” ucap Gunawan. (psc)
