PORTALSWARA.COM — Kejaksaan Agung (Kejagung) RI diminta periksa dan adili oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang, terkait ganti rugi lahan proyek Bendungan DI di Tumpatan Nibung.
Permintaan tersebut disampaikan Wahyuddin, Sabtu (10/06/2023), salah satu korban yang hingga saat ini belum juga dibayarkan ganti rugi lahannya.
Wahyuddin minta pihak BPN Deli Serdang harus diadili Kejagung atas dugaan kerja sama dengan oknum mafia tanah yang bukan milik haknya.
“Saya minta kepada Kejaksaan Agung RI segera diproses kasus ini, agar pihak-pihak BPN dan mafia tanah tersebut dapat diseret dan segera ditangkap. Saya sebagai pribadi sangat kecewa sekali atas kenerja BPN Deliserdang. Kok bisa-bisa nya pihak BPN tidak teliti tentang permasalahan tanah tersebut. Mau jadi apa negara kita ini,” ungkap Wahyuddin.
Lebih lanjut dikatakannya, kalau seperti ini, mafia tanah merajalela. Karena apa. Karena dugaan pihak mafia tanah bisa bekerja sama dengan oknum BPN. Karenanya, mafia tanah merasa semua tanah milik mereka.
“Saya Wahyuddin pemilik tanah merasa kecewa terhadap kenerja BPN Deliserdang yang tidak becus. Saya minta sekali lagi, Kejaksaan Agung RI dan jajaran kabinet untuk mencopot dan tangkap Kepala BPN Deli Serdang. Termasuk para kru-kru yang ada di BPN dan para mafia tanah tersebut,” tegas Wahyuddin. (psc)
