PORTALSWARA.COM — Indonesia batal impor 1 juta ton beras dari negara India.
Hal itu dikatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Hal ini tak lepas dari India yang sedang menyetop ekspor beras demi mengamankan pasokan dalam negeri mereka. Batal impor beras mereka ke Indonesia
“Oh enggak (enggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya,” ungkap Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (04/09/2023).
Menurutnya, langkah India menyetop ekspor beras juga karena harga pangan di negara tersebut tengah melonjak. Harga pangan yang melambung berimbas pada kenaikan tingkat inflasi India.
“India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8 persen segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi,” jelas Zulkifli.
Meski demikian, ia mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman. Berdasarkan data yang ia miliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.
“Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu,” ujarnya.
Indonesia sebelumnya bakal mengimpor beras dari India. Rencana ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso. Ia mengklaim rencana itu sudah ada sejak lama.
Bahkan, kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya pada 20 Juli 2023 lalu.
“Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India,” ujar Budi, Senin (14/08/2023) lalu.
Melansir CNN Indonesia, Selasa (05/09/2023), saat itu Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Karenanya, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.
“Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru,” tutur Budi. (psc)
