PORTALSWARA.COM — Laskar Melayu Bersatu Medan Minta pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek sebagai salah satu solusi permasalahan Rempang-Galang.
Permintaan Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Kota Medan tersebut terungkap saat menggelar aksi Solidaritas Rempang-Galang bersama elemen masyarakat Melayu, Jumat (15/09/2023), di Tugu Makam Pahlawan SM Raja Medan.
Ketua Umum LLBM Kota Medan, Datuq Awaludin, mewakili seluruh elemen ormas yang berorasi, meminta seluruh jajaran pemerintah dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Satpol PP serta pihak pengembang dari PT Makmur Elok Graha (MEG), untuk menahan diri. Sekaligus membuka ruang dialog. Khususnya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Rempang dan Galang Kepulauan Riau (Kepri).
Menurutnya, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri dalam keterangan Pers nya 9 September 2023 menyatakan, masyarakat Pulau Rempang dan Galang telah hidup turun menurun sejak ratusan tahun yang lalu. Dan turun menurun tinggal juga menetap disana selaku masyarakat Melayu pertama di Batam.
“Melalui pemberitaan media kita dapat menyaksikan benturan fisik yang terjadi dalam beberapa hari ini, terkait penolakan warga Rempang dan Galang terhadap relokasi. Dan hari ini kita juga melihat konflik tersebut meluas. Ini tidak baik. Khususnya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Karena dapat menimbulkan suasana yang tidak kondusif,” ujarnya.
Awaludin juga meminta pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek. Khususnya aspek sejarah. Bahwa suku entitas Melayu dan suku-suku lain telah mulai bermukim di di Pulau Rempang dan Galang sejak tahun 1834 sebelum Negara Republik Indonesia Merdeka.
Sebagaimana diketahui, Pulau Rempang dan Galang telah menarik perhatian publik. Saat ini terjadi relokasi rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang untuk pembangunan kawasan industri, jasa dan pariwisata bernama Rempang Eco City. Proyek yang digarap PT Makmur Elok Graha (MEG) tersebut bernilai investasi mencapai triliunan rupiah.
Namun rencana tersebut mendapat penolakan warga. Sehingga terjadi bentrokan Kamis (07/09/2023). Bentrok terjadi antara warga Pulau Rempang dan Galang dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Satpol PP.
“Sebagai putra Melayu, saya prihatin dengan yang terjadi saat ini di Pulau Rempang-Galang. Dan itu menyadarkan kita sebagai putra Melayu untuk mampu bangkit dan memiliki solidaritas antar sesama. Batin saya tersayat melihat kejadian yang terjadi pada warga pulau Rempang dan Galang,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, katanya, mereka itu adalah warga Melayu asli.
“Saya meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi dan meminta Kapolri juga Panglima TNI menarik seluruh pasukan masing-masing yang ada Pulau Rempang dan Galang,” tabdasnya.
Ditegaskannya, tindakan refresif, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat gabungan terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang pada 7 September 2023, merupakan prilaku yang melanggar HAM.
“Bahkan mengabaikan hak-hak adat, terutama hak tanah adat Melayu,” pungkasnya. (r/psc)
