PORTALSWARA.COM — Pada acara sosialisasi Perda ke I Tahun 2024 di Sosper Sukamto SE, warga Medan Selayang, seperti Syahrifa Arini, mengungkapkan kekhawatiran terkait akses jangkauan pengobatan gratis program UHC JKMB (Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah).
Syahrifa mempertanyakan mengapa berobat gratis hanya berlaku untuk warga yang memiliki KTP/KK kota Medan, sementara BPJS Kesehatan bersifat nasional. “Kita itu kan gak tahu harus sakit dimana, bisa saja pas di luar kota Medan,” ujar Syahrifa.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan kekhawatiran terkait durasi program UHC JKMB. Dengan adanya program ini, sejumlah warga yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN menjadi tidak aktif karena beralih ke UHC.
Menyikapi pertanyaan warga, Sukamto menyampaikan harapannya agar akses jangkauan UHC diperluas hingga ke seluruh Indonesia, bukan hanya di Medan. Terkait durasi program, Sukamto menyebut bahwa pada Tahun 2024, program ini masih berlaku, dengan harapan kelanjutannya tergantung pada kesanggupan keuangan APBD Pemko Medan.
Sukamto SE, yang juga Caleg DPRD Medan Partai PAN No Urut 2 dapil V, memberikan pemahaman dan arahan terkait kepengurusan UHC JKMB serta urusan administrasi lainnya. Ia bersedia membantu fasilitasi kepengurusan tersebut, menegaskan kesiapan untuk melayani segala urusan pelayanan publik.
Sebagai informasi, Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, yang menjadi dasar program UHC JKMB, menetapkan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau, dan terbuka. Program ini diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut melalui pendekatan yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
Acara sosialisasi dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Disdukcapil, pendamping PKH, perwakilan Kecamatan Medan Selayang, BPJS Kesehatan Medan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ratusan masyarakat. (psc)
