PORTALSWARA.COM — Dewan Penasihat TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, memberikan komentar terkait sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada KPU, terkait pelanggaran etika dalam pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Yenny Wahid, saat berbicara di Konsolidasi Barisan Penggerak Desa TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Kota Pasuruan, Rabu (07/02/2024), menegaskan bahwa setiap pelanggaran etika di Indonesia harus diambil serius. Baginya, manusia membangun kehidupan berdasarkan etika, dan keputusan DKPP menunjukkan adanya pelanggaran moral yang perlu dikoreksi.
“Kalau kemudian etika tidak dianggap penting, apa yang menjadi pegangan kita dalam kehidupan? Jadi kalau kemudian ada keputusan DKPP seperti itu, itu menunjukkan bahwa memang ada hal-hal yang serius, ada pelanggaran moral, pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi. Dan ini harus dikoreksi, supaya kehidupan masyarakat ke depannya tetap berdasarkan etika, berdasarkan moralitas,” ungkap Yenny.
Meskipun Yenny mencatat bahwa keputusan DKPP tidak mengubah pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden, dia menilai secara etika, tindakan KPU sudah “cacat moral.”
Melansir detiknews.com, Kamis (08/02/2024), sanksi peringatan keras yang dijatuhkan oleh DKPP menyoroti pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip etika dalam proses politik, meskipun keputusan tersebut tidak berdampak pada pencalonan Gibran. (psc)
