PORTALSWARA.COM — Guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan mendapat dorongan untuk terus memperhatikan pelayanan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia. Hal ini disampaikan oleh Modesta Marpaung SKM saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) ke III Tahun 2024 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada Minggu (17/3/2024) pagi di Jl Bukit Barisan Gg Kelabu Kelurahan Glugur Darat 1 Kecamatan Medan Timur. Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ratusan masyarakat.
Modesta menyatakan bahwa meskipun program Universal Health Coverage (UHC) sudah ada, sosialisasi terkait program tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang mengetahuinya. Menurutnya, pengetahuan yang luas tentang UHC akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya dengan lebih baik.
Selain itu, terkait dengan pelayanan Posyandu, Modesta juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi relawan Posyandu dan peningkatan fasilitas di Posyandu. “Kita berharap Dinas Kesehatan tetap memperhatikan pelayanan dasar kesehatan,” ungkapnya.
Sosialisasi yang sama dilakukan oleh Modesta di Jalan Negara Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung pada Minggu (17/03/2024) sore. Kehadiran perwakilan OPD Pemko Medan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ratusan masyarakat juga turut memeriahkan acara tersebut.
Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan menekankan pentingnya melibatkan semua unsur dalam meningkatkan kesehatan masyarakat serta mewujudkan pembangunan Kota Medan yang berwawasan kesehatan. Perda ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau, dan terbuka serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Medan diwajibkan untuk melakukan berbagai upaya, termasuk dalam hal regulasi, pembiayaan, sumber daya manusia, sediaan farmasi, alat kesehatan/makanan, manajemen informasi, serta pemberdayaan kesehatan.
Perda tersebut juga menegaskan kewajiban Pemerintah Kota Medan dalam membiayai seluruh upaya kesehatan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil, terbuka, dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam hal ini, penekanan khusus diberikan pada pembiayaan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.
Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri dari XVI Bab dan 92 Pasal. Perda ini ditetapkan menjadi Perda yang sah di Medan pada 8 Maret 2012 oleh Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri. (psc)
