PORTALSWARA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) terkait batas usia pensiun bagi anggota dan perwira kepolisian.
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mengungkapkan rencana perubahan tersebut.
“Saya dengar (UU Polri) mau direvisi,” ujar Sudding melalui sambungan telepon Jumat (17/05/2024).
Ia menegaskan bahwa perubahan usia pensiun menjadi salah satu topik yang dibahas dalam revisi ini. Saat ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sedang melakukan harmonisasi terhadap rencana revisi UU Polri. Setelah itu, revisi akan dibahas oleh Komisi III sebagai mitra kerja kepolisian.
Saat ini, Pasal 30 UU Polri menetapkan batas usia pensiun maksimum anggota kepolisian pada usia 58 tahun. Bagi anggota kepolisian dengan keahlian khusus yang sangat dibutuhkan, usia pensiun dapat diperpanjang hingga 60 tahun. Namun, dalam draf revisi UU Polri yang sedang disusun, batas usia pensiun diubah menjadi 60 tahun bagi anggota Polri dan 65 tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Draf revisi UU Polri juga mengatur perpanjangan usia pensiun bagi pejabat fungsional dengan keahlian khusus yang sangat dibutuhkan, sehingga dapat diperpanjang hingga 62 tahun. Selain itu, revisi ini juga mengatur perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat, yang diketahui merupakan pangkat bagi Kapolri.
Namun, draf RUU tersebut belum mengatur secara spesifik berapa lama perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat.
“Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” demikian tertulis dalam draf revisi Pasal 30 UU Polri.
Melansir tempo.co, Sabtu (18/05/3/2024),
revisi UU Polri ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih dalam penugasan dan penempatan anggota kepolisian, serta memastikan bahwa pengalaman dan keahlian para perwira tinggi dapat dimanfaatkan lebih optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. (psc)
