PORTALSWARA.COM — Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Rajudin Sagala SPd.I meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan para kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), khususnya terkait besaran insentif atau honorarium yang dinilai masih belum sebanding dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, kepada wartawan, Selasa (17/11/2026) menyikapi aspirasi yang disampaikan para kader Posyandu di Kota Medan terkait honorarium sebesar Rp100 ribu per bulan yang selama ini dicairkan setiap tiga bulan sekali.
“Para kader Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mereka turut membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai program kesehatan, terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pemantauan tumbuh kembang balita,” katanya.
Karena itu, ia menilai sudah sepatutnya Pemko Medan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan para kader Posyandu dengan mempertimbangkan kenaikan besaran honorarium agar lebih layak dan proporsional dengan beban kerja serta tanggung jawab yang mereka emban.
“Kami meminta Pemko Medan mempertimbangkan kenaikan honorarium kader Posyandu. Jangan sampai mereka yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat justru kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tegas Rajudin.
Selain meminta kenaikan honorarium, Rajudin juga menyoroti mekanisme pencairan yang selama ini dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ia berharap ke depan pembayaran insentif tersebut dapat dilakukan secara rutin setiap bulan dan tidak mengalami keterlambatan.
Menurutnya, kepastian pembayaran merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap pengabdian para kader yang selama ini telah bekerja membantu masyarakat, bahkan dengan berbagai keterbatasan.
“Jangan hanya menuntut para kader untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi hak mereka juga harus diperhatikan. Pembayaran honorarium harus dilakukan tepat waktu dan rutin setiap bulan,” ujarnya.
Rajudin berharap Pemko Medan dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kebijakan yang konkret serta penganggaran yang memadai dalam APBD Kota Medan.
Politisi Dapi I Kota Medan ini mengatakan, peningkatan kesejahteraan kader Posyandu bukan sekadar persoalan honorarium, melainkan bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka sekaligus investasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Medan.
“Jika kita ingin pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik, maka orang-orang yang berada di garis terdepan dalam pelayanan tersebut juga harus mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang layak,” pungkasnya. (bees/psc)











