Kabar Kutipan Uang Menerpa Eselon III dan IV yang Dilantik Gubernur Edy Rahmayadi

PORTALSWARA.COM — Pelantikan Eselon III dan IV Pemprov Sumut oleh Gubernur Edy Rahmayadi diterpa kabar kutipan uang. Tak pernah habis sorotan terhadap pelantikan 911 pejabat eselon III dan IV, Selasa (21/02/2023) lalu.

Selain soal Gubernur Edy Rahmayadi, yang melantik pensiunan dan pejabat eselon IV sudah meninggal dunia, kini beredar kabar baru. Kabar kutipan uang mengemuka.

Tak jauh-jauh, sorotan itu berhembus dari lingkungan Pemprov Sumut itu sendiri. Disebutkan pelantikan 911 pejabat itu tidak terlepas dari kutipan uang.

Sayangnya, sejumlah oknum ASN Pemprov Sumut, memilih bungkam alias enggan saat wartawan menanyakan kesediannya berbicara langsung di publik.

“Ada isu kuat ke arah sana bang (kutipan uang), begitu yang beredar di antara ASN ini. Terindikasi kuat ya, tapi memang buktinya ini yang tak ada,” ujar seorang sumber, Senin (27/02/2023).

Sumber tersebut mencontohkan isu kutipan uang itu diduga terjadi di OPD yang umumnya memiliki banyak anggaran pembangunan.

“Sampai jam 3 pagi loh mereka (BKD) ngurusin ini, ya itu tadi mengindikasikan adanya utak-atik nama yang mau dilantik, ya karena dugaan uang tadi,” sebutnya.

Melansir medanbisnisdaily.com, Rabu (01/03/2023), Kepala Badan Kepegawaian Daearah (BKD) Sumut, Safruddin, tegas membantah ada pengutipan dalam pelantikan 911 pejabat eselon itu. Safruddin menggaransi, hal seperti itu tidak akan terjadi di BKD Sumut.

“Kalau pengutipan, saya garansi tidak ada, di BKD sama sekali gak ada,” kata Safruddin, di Cafe Sri Kandi, Jalan Samanhudi, Medan, Senin (27/02/2023).

Kepala BKD Safruddin mengatakan, pejabat yang memiliki wewenang dalam proses jabatan hanya 4 orang. Pertama dirinya sebagai kepala BKD, Karim Kabid Mutasi BKD Sumut, Irfan Kasubbid BKD Sumut dan Agung sebagai operator.

Baca Juga :  Fraksi Demokrat DPRD Medan Sebut Angka Kemiskinan dan Pengangguran Jadi Perhatian Bersama

“Makanya saya yakin saya bisa kontrol ini yang empat ini, tidak permainan kalau pendekatan lain yang sifatnya non teknis di kepegawaian,” ungkapnya.

Namun demikian, Safruddin tidak bisa menjamin bahwa ada pengutipan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut. “Kalau di dinas Itu gak tau saya,” ujarnya. (psc)