PORTALSWARA.COM — Dugaan manipulasi data Dapodik di SD Negeri 064955 Medan mencuat ke permukaan, memicu kekhawatiran anggota DPRD Medan terkait integritas pemerintahan dan mutu pendidikan di Kota Medan.
Ir Syaiful Ramadhan, anggota Komisi II DPRD Medan, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibiarkan karena melanggar aturan dan semangat Walikota Medan, Bobby Afif Nasution, dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Syaiful Ramadhan, yang juga Caleg DPRD Medan dari PKS, mendesak pihak berwewenang untuk segera merespons dan menyelidiki dugaan manipulasi data Dapodik tersebut. “Jika terbukti ada penyimpangan, harus diberi sanksi,” ujarnya.
Anggota DPRD Medan ini juga mendorong pemanggilan Kepsek dan oknum MZSN untuk memberikan keterangan secara langsung di rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Medan. Seiring dengan sorotan terhadap lulusan P3K oknum MZSN yang tidak mengajar, namun mendapat SK mengajar, muncul upaya mengelabui dengan menciptakan kelas dadakan dari ruang perpustakaan.
Guru honor pun turut prihatin, karena lulusan P3K seperti MZSN dapat mengusur kesempatan formasi untuk guru kelas. Kejanggalan juga terlihat di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dengan adanya perbedaan antara laporan dan fakta di lapangan.
Situasi semakin memanas ketika diketahui bahwa SD Negeri 064955 melakukan penambahan ruangan secara mendadak, termasuk menciptakan ruang kelas dari ruang perpustakaan. Akibatnya, jumlah rombongan belajar (Rombel) juga berubah, menimbulkan ketidaksesuaian data di Dapodik.
Pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan manipulasi data Dapodik dan tindakan mencurigakan di SD Negeri 064955 Medan menjadi tuntutan mendesak demi menjaga integritas pendidikan dan pemerintahan di kota ini. (psc)
