PORTALSWARA.COM — Terjerat kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019-2021, Maridin Marpaung, mantan Kepala SMK Pembaharuan Porsea divonis selama 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Dilansir wartawan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, Jumat (03/01/2025) sore, vonis terhadap terdakwa Maridin dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai As’ad Rahim Lubis.
Majelis hakim meyakini perbuatan Maridin terbukti bersalah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara sebesar Rp277 juta sebagaimana dakwaan subsider.
Adapun dakwaan subsider yang dimaksud tersebut, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Maridin Marpaung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan,” tegas majelis hakim.
Tak hanya itu, Kepala SMK Maridin juga dibebankan oleh hakim untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya sebesar Rp200 juta.
“Dengan ketentuan apabila UP tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut,” kata majelis hakim.
Namun, lanjut majelis hakim, apabila Maridin tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana selama 1 tahun 6 bulan penjara.
Sementara itu, Tagor Simangunsong selaku mantan Bendahara SMK Pembaharuan Porsea dan Dotor Marpaung sebagai mantan Operator Dapodik yang juga terdakwa dalam kasus ini divonis masing-masing selama 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan.
“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Tagor Simangunsong untuk membayar UP sebesar Rp41 juta subsider 6 bulan penjara,” sebut majelis hakim.
Menanggapi vonis tersebut, para terdakwa menyatakan pikir-pikir apakah terima atau mengajukan banding.
Diketahui, putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut Maridin 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar UP sebesar Rp200 juta subsider 2 tahun 9 bulan penjara.
Sedangkan, Tagor dan Dotor dituntut masing-masing selama 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Keduanya juga dituntut bayar UP yang nominalnya berbeda-beda.
JPU menuntut Tagor membayar UP sebesar Rp36,5 juta subsider 2 tahun 6 bulan penjara. Sementara, Dotor dituntut membayar UP sebesar Rp41 juta subsider 2,5 tahun penjara. (psc)
