Breaking News
NasDem dan Gerindra Pasangkan Rico-Zaki di Pilwalkot Medan I Kebijakan Parkir Berlangganan, Bobby Gaji 1.700 Jukir di Medan Rp2,5 Juta per Bulan I Hari Pertama Parkir Berlangganan Kota Medan Terjual 1.093 Stiker I Harga Tiket KA Bandara Kualanamu Turun Jadi Rp40 Ribu Mulai 1 Juli I Warga di Medan Disekap dan Dimintai Uang Rp100 Juta

Komisi I DPRD Medan Minta SK PPK dan PPS Pilkada yang Curangi Pemilu Dibatalkan

PORTALSWARA.COM — Komisi I DPRD Medan minta surat keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (SK PPK dan PPS) untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, yang melakukan kecurangan di Pemilu 2024, agar dibatalkan.

Hal ini terkait dengan dibongkarnya kecurangan kinerja petugas penyelenggara Pemilu di Kota Medan pada 14 Februari 2024 lalu oleh Komisi I DPRD Medan. Oknum penyelenggara Pemilu mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan, PPK dan PPS disebut banyak melakukan permainan kotor dan ‘main mata’ dengan pihak Bawaslu.

Untuk itu, Komisi I DPRD Medan minta agar seluruh petugas penyelenggara Pemilu di tingkat PPK dan PPS yang terlibat melakukan kecurangan di Pemilu lalu agar jangan diikutkan lagi selaku petugas pada penyelenggara Pilkada Gubsu dan Walikota Medan.

“Batalkan SK PPK dan PPS yang sempat dilantik untuk penyelenggara Pilkada Gubsu/Walikota 2024. Sementara oknum tersebut terlibat melakukan kecurangan di Pemilu lalu,” tandas Ketua Komisi I DPRD Medan Robi Barus SE saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama  KPU dan Bawaslu Medan di ruang Komisi I gedung dewan, Selasa (09/07/2024).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua  Komisi I DPRD Medan Robi Barus bersama anggota komisi Abdul Rahcman. Hadir juga komisioner KPU Bobby Niedal Dalimunthe, Muhammad Taufiqurrohman Munthe dan Saut Haornas Sagala. Juga hadir Bawaslu Kota Medan Facril serta pengadu anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak dan Lisa Barus selaku Ketua DPC PDI P Kecamatan Medan Timur.

Dalam RDP terkuak sejumlah kecurangan kinerja oknum di Bawaslu, PPK dan PPS. Bahkan, ada oknum Bawaslu yang berani meminta ratusan juta rupiah kepada Caleg, tawaran agar tidak dibuka kotak suara untuk penghitungan ulang suara di KPU saat rekapitulasi perhitungan suara sah..

Baca Juga :  Komisi I DPRD Medan Desak Pemko Selesaikan Sengketa Tanah di Helvetia

‘Seperti yang saya alami, ada oknum Bawaslu Medan minta uang Rp200 juta kepada kepada saya. Tujuannya agar tidak dilakukan buka kotak perhitungan ulang suara di tingkat KPU Sumut. Tawaran itu tidak saya layani. Ngerih permainan kotor oknum penyelenggara Pemilu kali ini,” beber Paul MA Simanjuntak yang saat itu Caleg DPRD Medan dari PDI P dapil III Kota Medan.

Parahnya, kata Paul yang lolos ditetapkan  KPU menjadi anggota DPRD Medan periode 2024-2029 mendatang dan saat ini masih menjabat anggota DPRD Medan di Komisi IV membidangi pembangunan itu.  Tawaran untuk memberikan ratusan juta berawal dari oknum Bawaslu tadi. “Karena saya merasa tidak ada apa apa maka tidak saya sahuti,” sebutnya dalam rapat.

Ditambahkan Paul, adapun tujuan membuat pengaduan ke Komisi I DPRD Medan hingga digelar RDP karena menilai oknum petugas KPU, PPK dan PPS bahkan Bawaslu serta Panwas Kecamatan banyak melakukan kecurangan. Maka dianggap perlu dilakukan evaluasi dengan harapan Pilkada 27 November 2024 berlangsung lebih baik.

Begitu juga terkait penggunaan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024. Paul MA Simanjuntak bermohon kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan audit dana hibah. “Itu berasal dari uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan,” tandas Paul.

Masih dalam suasana rapat, Ketua DPC PDI Kecamatan Medan Timur Lisa Barus menyebutkan, berbagai dugaan kecurangan petugas PPK dan PPS terjadi di Dapil III hingga ke KPU. Dan sangat disayangkan, petugas yang diduga terlibat masih dilantik kembali sebagai penyelenggara Pilkada.

Ditambahkan, ada suatu keanehan, surat dari pelapor tanggal 8, namun pihak KPU melakukan pernyataan telah membahas pada tanggal  dengan bulan dan tahun yang sama.

Diakhir pertemuan, pimpinan rapat Robi Barus mengatakan rapat diskor hingga menunggu jadwal rapat berikutnya. Rapat lanjutan guna mendapat keterangan dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu yang berhalangan hadir saat itu. (psc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *