PORTALSWARA.COM — Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengungkapkan adanya dugaan selundupkan pasal dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran yang mengatur larangan penayangan hasil jurnalisme investigasi. Mahfud mencurigai selundupkan pasal tersebut dimasukkan oleh ‘orang dalam’ di parlemen.
“Saya mendengar itu kayaknya ada yang menyelundupkan ketentuan tentang investigasi, karena anggota DPR sendiri banyak bilang saya enggak tahu kalau ada isinya, tapi siapa yang menyelundupkan, pasti kan masuknya lewat orang dalam juga. Nanti kita benarkan itu, kita bongkar onderdilnya kaya apa sebenarnya UU penyiaran itu seharusnya dipertebal,” ujar Mahfud usai menjadi pembicara di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Yogyakarta, pada Rabu (23/05/2024).
Mahfud menyatakan terkejut saat mengetahui adanya usulan larangan penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Menurutnya, larangan tersebut jelas melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, sebagaimana dijamin oleh UUD Pasal 28F. Selain itu, Mahfud menambahkan bahwa larangan tersebut juga melanggar hak para jurnalis dalam mengekspresikan pendapat dan opini mereka.
“Investigasi adalah ruh paling pokok dari kerja-kerja jurnalistik. Keterpenuhan unsur ‘how’ atau ‘bagaimana’ dalam metode 5W 1H menjadi yang paling utama dalam sebuah produk jurnalistik investigasi,” kata Mahfud.
Ia menjelaskan bahwa berita yang hanya mengandalkan rumusan 5W 1H tanpa mendalami unsur ‘how’ akan menghasilkan artikel yang seragam dan kurang mendalam. Oleh karena itu, menurut Mahfud, aspek investigasi dalam jurnalisme sangat penting untuk diatur dan dilindungi.
Dengan alasan tersebut, Mahfud menegaskan penolakannya terhadap RUU Penyiaran yang mengandung larangan tersebut. Ia menyarankan agar aturan terkait jurnalistik investigasi justru diperkuat.
“Mumpung sekarang masih baru didaftarkan ke Baleg, ya kita tentu harus menolak adanya larangan itu, terutama menyiarkan investigasi yang penting dan bertanggung jawab,” tutupnya.
Saat ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah membahas RUU Penyiaran. Namun, draf RUU ini menuai kritik karena dianggap memuat sejumlah pasal kontroversial, terutama yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Dewan Pers menilai RUU Penyiaran ini berpotensi mengekang kebebasan pers dan mengurangi kualitas produk jurnalistik. Salah satu poin yang ditolak adalah larangan penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi yang tercantum dalam Pasal 50 RUU tersebut. (psc)
