PORTALSWARA.COM — Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara tegas meminta Presiden Jokowi untuk mencabut pernyataannya terkait bolehnya presiden kampanye dan memihak dalam konteks pemilu. Ketua Majelis, Trisno Raharjo, menyatakan pentingnya menjaga ketidaknetralan institusi kepresidenan dalam demokrasi.
Pernyataan Sikap Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah:
1. Mendesak Jokowi mencabut semua pernyataannya terkait ketidaknetralan institusi kepresidenan dan izin kampanye.
2. Meminta Jokowi menjadi teladan hukum dan menjunjung tinggi etika, menghindari pernyataan yang bisa memicu fragmentasi sosial.
3. Meningkatkan sensitivitas Bawaslu terhadap potensi penyalahgunaan fasilitas negara dalam Pemilu.
4. Menuntut DPR memperkuat peran pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu.
5. Meminta MK mencatat perilaku penyelenggara negara yang terindikasi kecurangan untuk dijadikan referensi dalam perselisihan hasil Pemilu.
6. Mengajak rakyat Indonesia bersama-sama mengawasi penyelenggaraan Pemilu, pemilu sendiri, dan penyelenggara negara.
Penjelasan Jokowi:
Melansir detikNews, Senin (29/01/2024), Jokowi memberikan penjelasan terkait pernyataannya, merujuk pada UU Pemilu yang memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden untuk kampanye. Jokowi menegaskan agar penjelasannya tidak diinterpretasikan negatif, sambil menunjukkan pasal-pasal terkait hak kampanye presiden.
Catatan: Pernyataan ini didasarkan pada informasi yang diberikan dan dapat mengalami perubahan seiring berita terkini. (psc)
