PORTALSWARA.COM — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto telah menyampaikan harapannya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 yang mengatur publisher rights dapat menjadi langkah penting dalam mewujudkan jurnalisme berkualitas.
Hal ini disampaikan Menko Polhukam saat menerima kunjungan dari jajaran Dewan Pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (07/05/2024).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari audiensi terkait pembentukan komite atau lembaga pelaksanaan UU Publisher Rights. Hadi menekankan pentingnya dukungan dari Kemenko Polhukam dalam implementasi Perpres tersebut untuk memastikan bahwa jurnalisme berkualitas dapat menjadi kenyataan dalam kehidupan berbangsa yang demokratis.
“Kemenko Polhukam tentunya terus mendukung dan memastikan implementasi Perpres ini dapat menjadi langkah pembuka untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas demi kehidupan berbangsa yang demokratis,” kata Hadi dalam siaran pers Kemenko Polhukam, Rabu (08/05/2024).
Hadi juga menggarisbawahi perlunya penyusunan dan penetapan anggota komite unsur Dewan Pers serta regulasi turunan lainnya segera diselesaikan oleh Dewan Pers. Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menetapkan anggota dari unsur kementerian tersebut.
Perpres Publisher Rights bertujuan untuk mengatur tanggung jawab Perusahaan Platform Digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, dengan menghormati dan menghargai kepemilikan karya jurnalistik secara adil dan transparan. Hadi menegaskan bahwa unsur pakar yang terlibat dalam proses tersebut perlu memenuhi kriteria tertentu, termasuk keahlian di bidang arbitrase, internet, algoritma, dan platform digital.
Melansir detiknews, Kamis (09/05/2024), Perpres tersebut, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Februari 2024, diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung perkembangan jurnalisme berkualitas di Indonesia. (psc)
