PORTALSWARA.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha (CIU) dari enam perusahaan pembiayaan (multifinance) yang beroperasi sepanjang tahun 2023.
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya pada kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan, namun Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menegaskan bahwa ini tidak akan merusak citra perusahaan multifinance secara keseluruhan.
Ketua Umum APPI, Suwandi Wiratno, menjelaskan bahwa meskipun izin perusahaan multifinance dicabut, mereka tetap berkewajiban untuk mengembalikan jaminan kepada nasabah yang telah melunasi pinjamannya.
“Mereka tetap harus ada, kan jaminannya dipegang oleh perusahaan,” ujar Suwandi..
Suwandi menegaskan bahwa meskipun izin dicabut, perusahaan multifinance yang bersangkutan masih dapat menjalankan operasionalnya, namun tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan pinjam meminjam atau melakukan pinjaman kepada perbankan. Ini memberikan keyakinan bahwa nasabah yang telah melunasi pinjamannya tetap dilindungi.
Dalam konteks kepercayaan masyarakat, Suwandi menyatakan bahwa kejadian ini dapat mendorong nasabah untuk lebih selektif dalam memilih perusahaan pembiayaan yang bonafide dan dapat dipercaya. Meskipun demikian, dia meyakinkan bahwa kepercayaan terhadap industri multifinance tetap kuat.
Meskipun keenam perusahaan multifinance yang kehilangan izin tersebut memiliki aset kecil, Suwandi optimis bahwa pertumbuhan industri multifinance pada tahun 2024 tetap akan positif. Meskipun demikian, langkah ini dapat menjadi pengingat bagi nasabah untuk lebih berhati-hati dalam memilih mitra pembiayaan mereka.
Melansir infobanknews, Minggu (07/01/2024), OJK mencabut izin usaha dari enam multifinance sepanjang tahun 2023, termasuk PT Woka International, PT Bentara Sinergies Multifinance (BESS Finance), PT Emas Persada Finance, PT Century Tokyo Leasing Indonesia, PT Al Ijarah Indonesia Finance, dan PT Hewlett. (psc)
