PORTALSWARA.COM — Sembilan Kepala SD Negeri di Kota Medan terduga pungutan liar (pungli) terancam hukuman disiplin berat.
Hal ini terungkap dan bermula dari bocornya Surat Rahasia Walikota Medan Bobby Nasution terkait Pembentukan Tim Pemeriksa bernomor: 800.1.6.2/899.K. Dimana surat rahasia yang dilihat portalswara.com, Senin (14/08/2023) sore, merupakan instruksi Walikota Medan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan.
Sembilan Kepala SD Negeri berinisial DnS, DhS, ID, KS, MH, ML, MYN, SR dan Z, diduga telah melakukan pengutipan dana Sosialisasi dan Aplikasi Pelatihan E-Raport , yang melibatkan sekolah negeri dan swasta se Kota Medan pada 11 Juli 2023 lalu. Dan hal itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor Itko.27_PDTT/KM/2023/Rhs atas Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Nomor 400.3.13/4560 tanggal 31 Mei 2023 perihal dugaan pungutan.
Terkait hal itu, salah satu terperiksa, Kepala SD Negeri berinisial Z, saat dikonfirmasi portalswara.com, Rabu (16/08/2023) sore melalui ponselnya membantah hal tersebut.
Menurutnya, tidak ada dalam kegiatan sosialisasi tersebut pungutan-pungutan atau kutipan-kutipan. Seperti apa yang dilaporkan kepada dia dan 8 orang lainnya. Karena seluruh kegiatan tersebut sudah ditanggung oleh penyedia. Mulai dari transport, konsumsi dan lain-lain.
“Bahkan kesempatan kami untuk klarifikasi atas laporan pihak dinas tidak ada. Tiba-tiba saja kami dipanggil oleh pihak Inspektorat. Dan dalam pemeriksaan di Inspektorat menjadi melebar, yang tadinya laporan atas pungutan menjadi gratifikasi,” paparnya.
Z pun tidak tahu hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Inspektorat. Dan pemeriksaan, katanya, akan berlanjut Jumat (18/08/2023) di Kantor Walikota Medan.
“Ya, lusa kami akan diperiksa tim ad hoc di Badan Kepegawaian Daerah di kantor kita. Tentu argumentasi yang sama, tidak ada pungutan-pungutan yang akan kami sampaikan di acara sosialisasi dan pelatihan tersebut,” tandas Z, yang ternyata dirinya sudah dinonaktifkan sebagai kepala sekolah sejak Mei 2023 lalu.
Sementara, Kepala Disdikbud Kota Medan Laksamana Putra Siregar, yang merupakan atasan langsung dan salah satu dari tim pemeriksa, saat dihubungi wartawan melalui selularnya tidak menjawab.
Tim pemeriksa lainnya, Sulaiman Harahap SH yang juga Inspektur Kota Medan mengatakan, kalau pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 kepala sekolah tersebut. Tetapi dia enggan mengungkap hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya. Dia menyarankan untuk menunggu hasil dari pemeriksaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jumat (18/08/2023).
“Saya nggak bisa bilang hasil pemeriksaan itu. Nanti di BKD hari Jumat tunggu saja hasilnya,” ucapnya. (psc)






