PORTALSWARA.COM — Mantan napi (narapidana) kasus suap eks anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) 2009-2014 menggelar aksi demo di KPK Jakarta, Selasa (30/01/2024). Beberapa pendemo, termasuk DM Abu Hasan Maturidi dan Safrida Fitri, datang dari Medan, menuntut keadilan dan merasa KPK tebang pilih dalam menangani kasus mereka.
Dalam pernyataan kepada pers, mereka, para mantan napi tersebut mengemukakan tiga tuntutan. Pertama, menuntaskan kasus DPRD Sumut 2009-2014 secara menyeluruh dan tanpa tebang pilih. Kedua, memproses anggota DPRD yang belum ditersangkakan serta pihak pemberi suap, baik dari SKPD maupun pihak swasta. Ketiga, mencegah kasus DPRD Sumut 2009-2014 menjadi “kasus mangkrak”.
Mereka membentangkan spanduk yang berisikan: “Kami mantan anggota DPRD Sumut 2009-2014 yang sudah menjalani hukuman, menuntut keadilan dan persamaan hak di mata hukum kepada Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK”.
Hasan Maturidi menyampaikan bahwa dari 100 anggota DPRD saat itu yang terlibat kasus suap, hanya 64 yang menjalani hukuman. Sisanya, 36 orang belum diproses hukum, padahal menurutnya, kasus tersebut melibatkan anggota dewan dari berbagai partai.
Melansir WahanaNews.co, Sabtu (03/02/2024), pendemo mendesak KPK untuk segera menangkap dan mengusut tuntas kasus korupsi, serta menekankan agar KPK transparan dan profesional dalam menangani kasus DPRD Sumut 2009-2014. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tersangka mantan anggota DPRD Sumut atas kasus suap yang melibatkan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. (psc)
