PORTALSWARA.COM — Sebanyak 150 kabupaten/kota meraih penghargaan Adipura. Sayangnya dari 150 kabupaten/kota tidak termasuk Kota Medan yang cuma dapat sertifikat.
Pemerintah kembali memberikan penghargaan Adipura 2022 kepada sejumlah daerah, 150 kabupaten/kota, setelah ajang ini ditiadakan selama dua tahun akibat pandemi. Sebanyak 150 kabupaten/kota menerima penghargaan Adipura untuk berbagai kategori.
Pemberian penghargaan Adipura tahun 2022 diselenggarakan di Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Selasa (28/02/2023). Kegiatan tersebut dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Ketua Dewan Pertimbangan Adipura Sarwono Kusumaatmadja.
Penilaian Adipura tahun ini dilaksanakan terhadap 258 kabupaten/kota atau 50,2 persen dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia. Penilaian Adipura juga dijalankan dengan mengedepankan kaidah good governance, yakni proses monitoring dan evaluasi secara obyektif sesuai dengan peraturan serta kebijakan yang berlaku.
Penghargaan tertinggi, yakni Adipura Kencana, diraih oleh lima kabupaten/kota yang terdiri dari tiga peraih kategori kota sedang, satu kota besar dan satu kota metropolitan. Peraih Adipura Kencana untuk kategori kota sedang adalah Bontang, Jepara dan Bitung. Sementara untuk kategori kota besar adalah Balikpapan dan untuk kota metropolitan adalah Surabaya.
Selain itu, penghargaan kategori Adipura diraih oleh 80 kabupaten/kota. Kemudian empat kabupaten/kota juga meraih penghargaan kategori Plakat Adipura sebagai lokasi tematik dengan kondisi pengelolaan sampah terbaik. Sementara kategori Sertifikat Adipura diberikan kepada 61 kabupaten/kota karena dinilai memiliki upaya yang baik atas kinerja dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.
Siti Nurbaya menyampaikan, program Adipura merupakan instrumen pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan yang bersih, teduh, serta berkelanjutan. Adipura juga bisa menjadi koridor untuk urusan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
”Ke depan, Adipura bisa dikaitkan untuk menjadi koridor pembangunan daerah. Nantinya, Adipura (diintegrasikan) dengan Program Kampung Iklim, rehabilitasi mangrove, replikasi dan restorasi ekosistem, dan kegiatan bersih sungai,” ujarnya.
Menurut Siti, perubahan iklim merupakan salah satu masalah global dengan fenomena yang mengarah langsung ke sektor lingkungan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat besar dalam mengatasi persoalan perubahan iklim ini dengan berbagai aspek, termasuk pembinaan atau pengembangan tata kota dan tata daerah.
Ke depan, upaya penanganan sampah juga akan diarahkan untuk membangun industrialisasi dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan baku dan menjadi sumber energi alternatif. Upaya ini diimplementasikan melalui kegiatan pengelolaan sampah menjadi beragam produk, seperti pakan, kompos, bahan bakar minyak, energi listrik, dan biogas.
Melansir dari berbagai sumber, Rabu (01/03/2023), Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan, Adipura masih menjadi instrumen lingkungan yang penting untuk setiap daerah meski terhenti selama dua tahun akibat pandemi.
”Kami berusaha menyempurnakan program Adipura dan mendorong kabupaten/kota untuk mencapai target penanganan sampah di tahun 2025. Kabupaten/kota perlu terus berbenah dan beradaptasi dengan perkembangan metode pengelolaan sampah sehingga dapat menemukan solusi terbaik dalam mengatasi persoalan sampah,” tuturnya.
Vivien menjelaskan, program Adipura adalah kebijakan yang mengedepankan implementasi dan peran strategis kebijakan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah tentang pengelolaan sampah. Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah mensyaratkan tempat pembuangan akhir (TPA) harus berupa sanitary landfill, ditutup dan tidak dilakukan secara open dumping (sistem terbuka).
Indikator kriteria penilaian Adipura tidak hanya fokus pada penanganan sampah, tetapi juga bagaimana setiap daerah fokus mengurangi sampah dari sumbernya. Kriteria ini mencakup fasilitas dan proses pemilahan, pendauran, penggunaan ulang sampah, dan penanganan sampah di TPA.
Indikator yang dinilai dalam penghargaan Adipura ini adalah target nasional yang harus dipenuhi sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Melalui pemenuhan sejumlah indikator, diharapkan sampah di setiap kabupaten/kota dapat 100 persen terkelola dengan baik pada 2025.
Sertifikat Adipura
Walikota Medan Bobby Nasution dalam zoom meeting mengungkapkan, saat ini Wakil Walikota Medan H Aulia Rachman sedang berada di Jakarta, menghadiri penganugerahaan penghargaan sertifikat Adipura.
“Bapak Wakil Walikota H Aulia Rachman saat ini berada di Jakarta sedang menghadiri Penganugerahan Penghargaan Sertifikat Adipura,” kata Bobby saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Ferri Ichsan dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat HM Sofyan secara zoom meeting dari Command Centre Balai Kota Medan, Selasa (28/02/2023).
Menteri LHK Dr Ir Siti Nurbaya MSc menyerahkan sertifikat itu kepada Walikota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil Walikota Aulia Rachman pada Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (28/02/2023).
Kadis LHK Kota Medan Suryadi Panjaitan turut mendampingi Aulia Rachman saat menerima sertifikat tersebut.
Bobby berharap dapat memotivasi seluruh masyarakat Kota Medan untuk senantiasa menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Di samping itu, imbuhnya, sekaligus membuktikan bahwa Medan bukan kota terjorok.
“Tentunya kita harus berkolaborasi untuk terus menumbuhkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian masyarakat tidak hanya berbenah, tetapi juga harus ikut serta tidak membuang sampah sembarangan agar Kota Medan semakin baik lagi ke depannya,” ungkapnya.
Dia juga meyakini, Kota Medan selangkah lagi akan mendapatkan penghargaan paling bergengsi di Tanah Air yang dinilai berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan yakni Piala Adipura. Guna mendapatkan Adipura, kata Bobby Nasution, tentunya masih harus ada upaya-upaya perbaikan yang dilakukan. “Tapi itu tidak bisa dilakukan Pemko Medan, tapi harus mendapat dukungan penuh seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Kata Bobby, selain tidak buang sampah sembarangan masyarakat juga harus melakukan pemilahan sampah baik organik dan non organik atas sampah rumah tangga yang dihasilkan. Dengan demikian, imbuhnya, diketahui mana sampah yang berpotensi untuk diolah dan tidak dapat diolah.
“Artinya, sampah rumah tangga yang dihasilkan tidak langsung dibuang ke TPS dan TPA karena butuh waktu dan biaya untuk mengolahnya. Dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah, berarti masyarakat telah mendukung pemanfaatan sampah dari awal, tidak fokus di akhir saja,” harapnya.
Bobby meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan harus berkolaborasi dengan seluruh kecamatan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan non organik dari rumah, sehingga diketahui mana sampah yang berpotensi untuk diolah dan tidak dapat diolah.
Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rahman menyebut, Pemko Medan berhasil mendapat Sertifikat Adipura yang telah lama tidak didapatkan. Kota Medan mendapatkan Piala Adipura tahun 2012. “Setelah lama tak mendapatkan, kita berhasil mendapat Sertifikat Adipura,” ujar Aulia.
Aulia menjelaskan, dari seluruh Kabupaten/Kota yang dinilai oleh Pemerintah Pusat, hanya 144 Kabupaten/Kota, termasuk Kota Medan yang mendapatkan Sertifikat Adipura. Dikatakannya, Kota Medan belum mendapatkan Piala Adipura karena penanganan sampah yang dilakukan belum sepenuhnya menggunakan sistem sanitary landfill. (psc)












