Dinas Koperasi Medan Siapkan 151 Akta Koperasi Merah Putih

PORTALSWARA.COM – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan telah mempersiapkan 151 Akta Koperasi Merah Putih. Dari 151 akta yang disiapkan, 20 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di antaranya sudah aktif dan sudah beroperasi.

Sebanyak 151 akta yang disiapkan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah bentuk support untuk para pelaku usaha. Terlebih bagi mereka yang ingin mendirikan koperasi.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Hendra Ridho Gunawan Siregar AP MSi, kepada wartawan, Selasa (17/11/2026), di Mal MPP Pringgan Medan.

Menurut Hendra, aktif berdasarkan catatan, menyebutkan kalau mereka sudah beroperasi. Soal keaktifan, hal itu juga tergantung dari mereka sendiri, sudah beroperasi.

“Kalau saya bilang bodoh, kalau saya bilang mereka tidak mau, ya gak boleh juga lah. Nah, kalau untuk menilai itu, tentu diri mereka. Tapi yang aktif itu baru 20,” ungkap Hendra.

Kendalanya tidak aktif, kata Hendra, mungkin bisa saja belum mereka baca usaha apa yang harus mereka lakukan.

Menurutnya, pengurus koperasi juga harus kuat dalam membangun bisnisnya. Harus bisa merencanakan, memetakan potensi yang dibutuhkan masyarakat sekelilingnya.

“Kami tidak bisa intervensi seperti apa bentuk usaha yang akan dijalankan koperasi itu nantinya,” ujar Hendra.

Karenanya, mereka (pengurus-red) harus pandai melihat situasi yang ada di kelurahannya. Mereka harus bisa membaca kebutuhan masyarakat sekitar. Dari bisa membaca kebutuhan masyarakat tersebut, muncul potensi bisnis. Dan jika bisa menyediakan kebutuhan masyarakat, pasti akan ada pertumbuhan dan kemampuan untuk mengembangkan usahanya.

Masalahnya sekarang ini, kata Hendra, kemampuan pengurus dalam hal membaca terkait kebutuhan masyarakat sekitar.

“Harapannya akan berusaha 151 koperasi tersebut aktif,” sebut Hendra.

Baca Juga :  Inovasi Papi Ah Biasakan Warga Pilah Sampah dari Rumah

Namun, lanjutnya, bisa saja mereka (pengurus-red) menemui kendala-kendala sendiri. Sehingga pengawas dari Dinas Koperasi tetap melakukan monitoring dan terus mendorong mereka agar mampu berusaha. Monitoring evaluasi terkait kelembagaanya yang diatur undang-undang.

Lebih lanjut, Hendra mengatakan, dari sisi kelembagaan, tak hanya Akta Koperasi, pihaknya juga akan menegur bahkan memberi sanksi, jika para pengurus koperasi melanggar undang-undang. Misalnya menentukan besaran bunga melebihi dari yang sudah ditentukan. Melakukan penipuan.

“Kita akan lapor itu, kita akan awasi. Ada undang-undang yang mengaturnya jika ada pelanggaran itu. Disitulah kita masuk, dari sisi lembaganya,” terang Hendra.

Soal anggaran, tegas Hendra, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, sama sekali tidak bersinggungan dengan hal itu. Jika pun misalnya pengurus koperasi membutuhkan modal, pihaknya hanya menfasilitasi, mendekatkannya dengan pembiayaan, yakni bank.

Jadi, kata Hendra, peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan bisa lebih menumbuhkembangkan usaha Koperasi tersebut. Apalagi, sambungnya, usaha Koperasi ini prinsipnya dari anggota untuk anggota.

Pihaknya juga terus melakukan pendampingan dan pembinaan bagi para pelaku usaha, termasuk terkait dengan produknya.

“Kita berharap keberadaan Koperasi Merah Putih yang sudah disiapkan Akta Koperasi nya ini, aktif dan terus beroperasi,” pungkasnya. (bees/psc)