PORTALSWARA.COM — Seribuan massa mahasiswa Sumut menolak neo Orba (orde baru) Joko Widodo (Jokowi).
Aksi penolakan terhadap dinasti politik dan kebangkitan neo Orba yang semakin meluas tersebut, merupakan gelombang mimbar demokrasi dari kalangan mahasiswa dan rakyat.
Setelah Jawa Timur dan Yogyakarta, sekarang giliran para mahasiswa di Sumatera Utara (Sumut) yang melakukan aksi protes terhadap sejumlah kebijakan tidak pro rakyat dari rezim pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Ribuan mahasiswa tersebut berasal dari 23 kampus di Sumut. Mereka menggelar mimbar demokrasi di Lapangan Reformasi, UNIKA ST Thomas, Kamis (30/11/2023).
Dalam orasinya, Ketua BEM Fakultas Hukum UNIKA ST Thomas, Mujur Leonardo Manalu, menegaskan, rezim Jokowi yang baru berkuasa selama sembilan tahun sudah berkhianat terhadap mahasiswa dan rakyat dengan mempertontonkan serangkaian masalah kebangsaan.
“Seperti politik dinasti oleh oligarki kekuasaan, pemberangusan demokrasi, hipokritnya penegakan hukum, kapitalisasi pendidikan, perbudakan modern, hingga perampasan hak tanah dan eksploitasi sumber daya alam yang masif,” katanya dalam keterangan tertulis kepada media.
Saat ini, dilanjutkan Leonardo, mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia sedang berada di persimpangan jalan.
“Terus menapaki cita-cita Reformasi demi tegaknya demokrasi atau berbalik mengulang kelamnya Orde Baru,” tegas dia.
Pemerintahan Jokowi juga dinilai sedang mempertontonkan kesewenang-wenangan kekuasaan demi membangun politik dinasti.
“Hukum dan konstitusi diselewengkan. Infrastruktur pemerintahan digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan,” tegasnya lagi.
Melansir detik.com, Sabtu (02/12/2023), karena itu, Leonardo menyerukan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berani dan kritis terhadap pemerintahan Jokowi, bukan menghamba pada kekuasaan yang korup dan menindas.
“Kami mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara menyatakan dengan tegas menolak politik dinasti dengan segala praktiknya. Kami juga menolak kembalinya kekuatan Orde Baru yang sarat dengan penindasan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM,” tandasnya. (psc)
