PORTALSWARA.COM — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menegaskan rencananya untuk mengganti KTP warga menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) secara bertahap.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengungkapkan bahwa pada tahun ini, sekitar 3 juta penduduk dengan KTP Jakarta akan menjadi prioritas untuk penggantian tersebut.
“Jumlah kebutuhannya sebanyak 8,3 jutaan, kami lakukan secara bertahap. Bisa jadi tahun ini hanya 2-3 juta yang bisa terpenuhi,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Selasa (30/04/2024).
Awaludin menjelaskan bahwa meskipun kebutuhan total mencapai 8,3 juta, penggantian akan dilakukan secara bertahap, dan diperkirakan hanya 2-3 juta penduduk yang dapat terlayani tahun ini. Proses penggantian akan dimulai setelah aturan resmi Undang-Undang (UU) DKJ diberlakukan.
Namun, lanjutnya, proses tersebut akan dimulai setelah UU DKJ berlaku resmi. Warga yang akan mengurus perekaman dan pencetakan KTP setelah UU berlaku akan langsung mendapatkan kartu identitas DKJ.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ, yang mengubah status Provinsi DKI menjadi Provinsi DKJ. Aturan tersebut menyatakan bahwa DKJ akan menjadi daerah otonom tingkat provinsi, menjadi pusat perekonomian nasional, dan kota global.
Meski telah disahkan, UU ini akan berlaku setelah ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari DKJ ke Ibu Kota Nusantara (IKN). (psc)
