PORTALSWARA.COM — Puluhan massa Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Labuhanbatu Raya menggelar unjukrasa ke Kantor Bupati Labuhanbatu, jalan SM Raja Rantauprapat, Rabu (31/05/2023).
Dalam orasinya, massa Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa menuntut agar Bupati Labuhanbatu mencopot jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan. Alasannya, masa jabatannya sudah lebih 6 bulan.
Massa juga membawa sejumlah media luar bertuliskan “Pendidikan tidak akan rusak oleh 1.000 perokok. Tapi pendidikan akan rusak oleh 10 koruptor”. “Pak Bupati ajari kami bagaimana caranya kami menjadi dinas tanpa surat mandat. Dan ajari kami untuk korupsi menjadi pejabat”.
Dalam aksi, massa juga membagikan selebaran berisikan tuntutan. Di antaranya, meminta kepada Bupati Kabupaten Labuhanbatu untuk segera mengevaluasi Surat Mandat Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yang diduga masa jabatannya sudah lebih 6 bulan, sesuai peraturan Menpan RB nomor 22 tahun 2021 tentang pola karir Pegawai Negeri Sipil.
Kemudian, meminta kepada Bupati memberhentikan Kaban BKPP dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dari jabatannya, terkait masa jabatannya yang diduga sudah lebih 6 bulan untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mentaati norma hukum, moral dan sosial di masyarakat.
“Meminta kepada Bupati Labuhanbatu mengklarifikasi
pertanggungjawaban administrasi Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Labuhanbatu yang diduga masa jabatannya sudah lebih 6 bulan,” tegas R Ade Harahap dalam orasi tuntutannya.
Massa aksi juga sempat diterima di ruangan data dan karya Setdakab Labuhanbatu. Massa diterima Asisten III Zaid Harahap, Kabid DKPP dan Kepala Satpol PP. Mereka meminta salinan SK PLT Kadis Pendidikan yang mereka duga kuat telah habis masanya. Namun, baik Kabid dan Asisten III sama-sama mengaku tidak hafal dan tidak memiliki salinan surat tersebut.
Sempat terjadi keributan dalam ruangan itu. Karena, massa menuding tanpa memperlihatkan salinan SK tidak menghasilkan pertemuan. Massa akhirnya memilih meninggalkan ruangan dan menuju Kantor DPRD setempat.
Di sana, massa juga kesal karena tidak dapat bertemu seorangpun anggota dewan setempat. Sempat aksi dilakukan dengan melakukan orasi.
Mereka minta kepada DPRD Kabupaten Labuhanbatu untuk segera mengevaluasi kinerja Bupati Kabupaten Labuhanba terkait Surat Mandat PL Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
“Meminta kepada DPRD Kabupaten Labuhanbatu untuk segera melakukan RDP dengan Bupati, Kaban BKPP dan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang bersih dari KKN dengan mentaati norma hukum, moral dan sosial yang ada di masyarakat,” tandas orator.
Massa juga berjanji akan menggelar aksi serupa dalam waktu dekat jika pihak legislatif tidak mengindahkan dengan melakukan RDP. “Kita akan kerahkan massa lebih banyak,” ujarnya.
Dalam melakukan aksi, massa mendapat pengawalan dari sejumlah aparat kepolisian dan puluhan personel Satpol PP Setdakab Labuhanbatu. (psc)
