PORTALSWARA.COM — Program andalan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yakni Gotong Royong dan Sapa Warga, kini menuai sorotan tajam dari DPRD Medan.
Anggota Komisi III DPRD Medan, Drs Godfried Effendi Lubis, M.M., secara terbuka mempertanyakan kejelasan sumber anggaran hingga urgensi pelaksanaan kegiatan yang rutin digelar setiap pekan itu.
“Sumber anggarannya pun tidak jelas. Ini kegiatan misterius. Kita sudah pertanyakan di rapat Banggar saat pembahasan R-APBD 2027, tidak ditemukan nomenklaturnya,” ujar Drs Godfried Effendy Lubis, di Medan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Godfried, pertanyaan tersebut bukan tanpa dasar. Saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan beberapa hari lalu, pihak Pemko Medan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebut tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai terkait dari mana dana setiap kegiatan Sapa Warga itu dibiayai.
“Sudah kita tanya, setiap melakukan kegiatan Sapa Warga, dari mana uangnya. Kita tidak setuju kalau setiap melaksanakan Sapa Warga lalu Camat, Lurah dan Kepling yang dibebankan,” tegas Godfried yang saat ini menjabat Sekretaris Fraksi PSI DPRD Medan.
Soroti Pelaksanaan Malam Hari
Tidak hanya soal anggaran, Godfried juga menyoroti pola pelaksanaan kegiatan yang dinilainya janggal. Beberapa kegiatan Sapa Warga digelar pada malam hari dan selalu melibatkan salah satu fraksi di DPRD Medan.
“Apa urgensinya dilaksanakan malam hari. Dan kenapa hanya melibatkan salah satu fraksi di DPRD Medan,” tanya Godfried geram.
Bagi Godfried, jika Sapa Warga adalah program resmi Pemerintah Kota Medan, maka seharusnya kegiatan itu melibatkan seluruh unsur DPRD secara proporsional, bukan hanya satu fraksi tertentu. Apalagi, DPRD adalah mitra sejajar pemerintah daerah dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Bertanggung Jawab dan Transparan
Terkait hal itu, Godfried mendesak Wali Kota Medan untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
“Kita minta penjelasan pertanggungjawaban Wali Kota Medan. Biaya Sapa Warga dari mana. Untuk pelaksanaan 2027 pun patut transparan,” terang Godfried.
Di akhir pernyataannya, Godfried mengingatkan Wali Kota Medan agar tidak menciptakan kegiatan di luar prosedur yang berlaku. Menurutnya, seluruh kegiatan pemerintah harus memiliki dasar hukum, nomenklatur anggaran yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Janganlah ada kegiatan siluman. Harus jelas kegiatannya dan pertanggungjawaban kegiatannya,” pungkasnya. (bees/psc)












