IMM Sumut Dukung Gubernur Bobby Usut Kerusakan Sibayak

PORTALSWARA.COM – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara mendukung langkah Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam menindaklanjuti dugaan kerusakan kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, akibat aktivitas motor trail dan pembukaan jalur menggunakan alat berat.

Ketua Umum DPD IMM Sumut, Rahmat Taufiq Pardede, menilai munculnya polemik di ruang publik harus diikuti penelusuran fakta secara objektif. Menurutnya, tidak tepat jika persoalan tersebut serta-merta diarahkan menjadi kesalahan Gubernur, sementara yang bersangkutan telah turun langsung ke lokasi, meminta evaluasi, serta memerintahkan penanganan dan pemulihan kawasan.

“Gubernur sudah menunjukkan langkah konkret dengan turun ke lokasi dan memerintahkan agar persoalan ini segera ditindaklanjuti. Sekarang yang harus didorong adalah pengusutan menyeluruh terhadap bagaimana kegiatan itu berlangsung, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah seluruh prosedur telah dipenuhi,” ujar Rahmat.

IMM Sumut menilai persoalan Gunung Sibayak tidak boleh disederhanakan menjadi polemik politik atau saling menyalahkan. Penelusuran harus mencakup penyelenggaraan kegiatan motor trail, pembukaan jalur menggunakan ekskavator yang disebut sebagai jalur evakuasi, mekanisme perizinan, serta pengawasan terhadap kawasan yang dikabarkan sedang ditutup untuk pemulihan ekosistem.

“Jangan sampai perhatian publik berhenti pada siapa yang paling mudah disalahkan. Kita harus mengungkap siapa yang merencanakan, siapa yang memberikan persetujuan, siapa yang melaksanakan, dan bagaimana pengawasan dilakukan. Jika ada pelanggaran, semua pihak harus bertanggung jawab sesuai kewenangannya,” katanya.

Rahmat juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara serta pengelola Taman Hutan Raya Bukit Barisan menjelaskan secara terbuka kronologi kegiatan, dasar pembukaan jalur, penggunaan alat berat, dan status perizinan aktivitas trail tersebut.

Ia menegaskan, alasan pembangunan jalur evakuasi tidak boleh dijadikan pembenaran atas tindakan yang berpotensi merusak lingkungan. Kepentingan keselamatan pendaki harus berjalan seiring dengan kajian teknis, prosedur, dan perlindungan ekosistem.

Baca Juga :  Longsor di Humbahas Sumut Akibat Penebangan Liar

IMM Sumut mendukung instruksi Gubernur untuk mengevaluasi jalur, menutup akses yang tidak sesuai, serta melakukan pemulihan kawasan. Namun, rehabilitasi harus disertai pengawasan, target yang terukur, dan penelusuran terhadap potensi pelanggaran hukum.

“Dukungan kami kepada Gubernur adalah dukungan terhadap langkah pengusutan dan pemulihan. Bukan berarti persoalan selesai. Pemerintah harus memastikan penanganan berjalan transparan, penegakan hukum dilakukan jika ditemukan pelanggaran, dan kerusakan ekologis dipulihkan,” tegas Rahmat.

Menurutnya, Gunung Sibayak bukan sekadar destinasi wisata atau arena olahraga ekstrem, melainkan kawasan ekologis yang harus dijaga keberlanjutannya. Penanganan perkara ini semestinya menjadi momentum memperbaiki tata kelola kawasan hutan, memperkuat pengawasan, dan memastikan tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban. (bees/psc)