PORTALSWARA.COM — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan memberikan sejumlah perhatian terhadap berbagai aspek terkait Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan pada Selasa (04/06/2024).
Syaiful mengapresiasi penurunan Dana SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 68,680 miliar rupiah.
“Fraksi PKS mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Medan dalam menurunkan Dana SiLPA ini, namun kami juga mempertanyakan langkah konkret apa yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut,” ujar Syaiful dalam paripurna LPJ APBD 2023 tersebut.
Selain itu, FPKS menyoroti rendahnya realisasi pendapatan retribusi daerah, terutama dari sektor pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dengan realisasi sebesar 24,883 miliar rupiah (48,73%), Syaiful mempertanyakan kendala yang dihadapi serta efektivitas sistem e-parking yang sudah diterapkan.
FPKS juga menyoroti pengerjaan kolam retensi USU yang belum selesai meskipun ditargetkan rampung pada tahun 2023. “Kami ingin mengetahui realisasi dan kendala dalam pengerjaan kolam retensi ini,” tanya Syaiful.
Terkait Belanja Bantuan Sosial, FPKS mengamati bahwa masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan meskipun realisasi anggaran telah mencapai 85,92% (72,337 miliar rupiah). Syaiful meminta penjelasan mengenai kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial ini.
Lebih lanjut, Syaiful menyoroti penurunan pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dari 83,030 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 79,745 miliar rupiah pada tahun 2023. Ia meminta penjelasan mengenai penyebab penurunan ini dan proyeksi peningkatan ke depan.
Fraksi PKS juga mengamati penurunan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dari 17,667 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 15,934 miliar rupiah pada tahun 2023. “Kami ingin tahu penyebab penurunan ini dan langkah yang akan diambil untuk meningkatkan pendapatan tersebut,” kata Syaiful.
Selanjutnya, FPKS mempertanyakan rendahnya realisasi anggaran pada Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang hanya mencapai 683,514 miliar rupiah dari anggaran 1,004 triliun rupiah. Syaiful menekankan perlunya perencanaan anggaran yang komprehensif untuk menghindari realisasi yang rendah.
Fraksi PKS juga mempertanyakan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui PUD Pembangunan Kota Medan, PUD Rumah Potong Hewan Kota Medan, dan PUD Pasar Kota Medan, mengingat beberapa PUD memberikan pendapatan yang sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali.
Terakhir, Syaiful menyoroti masih adanya usulan pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Medan yang belum terealisasi. “Kami berharap ada penjelasan mengenai hal ini,” pungkasnya. (psc)
