PORTALSWARA.COM — Ketua DPRD Hasyim SE temui warga untuk menyahuti aspirasi mereka. Hal ini sebagai bentuk kecintaan Ketua DPRD Hasyim SE kepada warga Kota Medan. Hasyim turun menjemput aspirasi konstituen ke tengah masyarakat. Dalam acara reses anggota DPRD Medan kali ini, Hasyim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu banyak menerima keluhan dari konstituennya.
Usai menampung aspirasi dari ratusan warga, Hasyim lalu memberi solusi dengan menghadirkan pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan agar masalah direspon untuk segera diperbaiki terkait pelayanan publik.
Keluhan soal Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) misalnya, seperti yang disampaikan Diva Pranata selaku Kepling 4 Kelurahan Sei Rengas I, menyebut pengaduan kerusakan LPJU tidak direspon lewat Call Centre yang disediakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.
“Sudah 2 minggu laporan kita sampaikan namun LPJU tidak kunjung diperbaiki,” keluh Diva Pranata saat mengikuti reses masa sidang ke I Tahun ke 4 Tahun 2023 Dapil I, Ketua DPRD Medan Hasyim SE di Jl Asia halaman sekolah WR Supratman 1, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Jumat (10/02/2023) sore.
Disampaikan Diva, ada beberapa LPJU yang rusak sudah dilaporkan namun tidak mendapat respon. Seperti LPJU di Jl Sun Yat Sen Sp Jl Yoserizal depan Pos Siskamling dan depan Hotel City Inn. “Lampu jalan sangat penting meminimalisir tindak kejahatan,” ujar Diva.
Menyikapi keluhan itu, Hasyim dengan tegas minta Dishub Kota Medan untuk segara merespon pengaduan warga.
“LPJU yang rusak harus segera diperbaiki. Penanganan LPJU yang beralih ke Dishub kita harapkan pelayanan lebih baik dan bukan sebaliknya,” kata Hasyim.
Lagi pula tambah Hasyim, terkait LPJU rusak harus cepat ditangani. Sebab, bila lingkungan gelap sangat berdampak terhadap meningkatnya kasus kriminalitas dan kejahatan lainnya.
Pada kesempatan itu, mewakili Dishub Kota Medan selaku Kasi Parkir Harry Sugraha menyebutkan, lambatnya proses tindak lanjut perbaikan LPJU yang disampaikan warga melalui Call Center diakibatkan banyak pengaduan.
“Semua kita proses, memang kita masih kendala keterbatasan tenaga personil yang harus melayani 21 Kecamatan. Mohon sabar, untuk pengaduan tadi kita pastikan 24 jam akan kita perbaiki,” tukas Agha panggilan akrab Harry Sugraha itu.
Keluhan lain juga disampaikan Redwan warga Jl Sunyatsen terkait kenaikan PBB. Menurut Redwan, kenaikan PBB hingga 160 persen sangat memberatkan. “Tahun sebelumnya PBB saya Rp800.000/tahun. Tetapi pada Tahun 2022 naik menjadi Rp2.150.000. Tolong lah pak jangan sampai kenaikan sebesar itu,” pinta Redwan.
Menjawab keluhan Redwan, Hasyim mengaku benar ada kenaikan PBB dikarena ada penyesuaian dari pihak KPK. Namun kata Hasyim, bagi warga yang benar benar terbebani bisa bermohon pengurangan langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. “Yang merasa terbebani boleh minta pengurangan. Untuk tahun 2023 ini kita minta jangan ada lagi kenaikan PBB,” sebut Hasyim.
Dikatakan Hasyim, bagi warga yang mampu sisi ekonomi diharapkan jangan lupa kewajiban membayar segala jenis pajak. Sebab, perolehan Pajak merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan yang peruntukannya percepatan peningkatan pembangunan di kota Medan.
“Kita harapkan tingginya kesadaran warga membayar pajak untuk biaya pembangunan yang akan dinikmati semua pihak,” papar Hasyim.
Diakhir reses, Hasyim menyebut bahwa aspirasi yang diterimanya akan ditindaklanjuti ke Pemko Medan. “Aspirasi warga akan menjadi E-Pokir DPRD agar dapat direalisasikan skala prioritas,” terang Hasyim.
Dalam acara reses hadir, Camat Medan Kota , Lurah Sei Rengas I Eva Lucy Simamora, Kasi Trantib Medan Kota Syafrizal, mewakili BPJS Kesehatan Muhammad Dzany, mewakili SDA BMBK Selsmat ST, mewakili Dishub Kasi Parkir Harry Sugraha, Forkot PKH Rinaldy Sitorus, mewakili Dinkes Edy Yusuf, tokoh masyarakat dan ratusan warga konstituen. (psc)
