PORTALSWARA.COM — Ketua Peduli Politik Pemerintahan dan Hukum Sumatera Utara atau P3H Sumut, Muhammad Jaspen Pardede, menegaskan agar Kadis PMD Langkat jangan mengelak tentang keberangkatan Bimtek Kades di Kabupaten Langkat.
Menurut Jaspen, kalau tidak ada persetujuan dari dinas terkait, mana mungkin para kepala desa berangkat Bimtek tersebut.
Anehnya lagi, kata Jaspen, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD) Langkat, Basrah, tidak tahu pasti jumlah peserta Bimtek. Hal itu terungkap saat Basrah menjawab wartawan, yang pasti kalau peserta Bimtek tidak sampai 200 orang.
“Masa seorang Plt Kepala Dinas PMD Pemkab Langkat tidak tau berapa jumlah yang berangkat Bimtek. Kan aneh,” terang Jaspen kepada portalswara.com, Senin (27/03/2023) siang.
Selain itu, sambung Jaspen, soal setiap peserta Bimtek yang dikenakan biaya sebesar Rp3,5 juta, Basrah menjawab dana tersebut sebagai kontribusi.
Karenanya, Jaspen menegaskan, agar para aparat penegak hukum (APH) segera menindaklanjuti permasalahan bimbingan teknis kepala desa (Bimtek Kades) di Kabupaten Langkat tersebut.
“Belum lagi permasalahan mantan Bupati Langkat selesai, ditambah lagi masalah di babak baru di Kabupaten Langkat. Ini sangat kita sayangkan,” ujarnya.
Apalagi, kata Jaspen, Gubsu Edy Rahmayadi di suatu kesempatan dalam pidatonya, dengan tegas mengingatkan agar jangan dana desa(DD) atau alokasi dama desa (ADD) disalahgunakan.
“Jangan kita salah memanfaatkan keberadaan ADD atau DD tersebut. Nanti bisa membahayakan diri sendiri,” ujar Jaspen, menirukan ucapan Gubsu Edy baru-baru ini. (psc)
