Sebanyak 11 kepala daerah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada, menyatakan Pilkada serentak 2024 bermasalah.
Minta Pilkada 2024
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
Breaking News
Fraksi PAN Perindo Minta Digitalisasi Pajak dan Retribusi Medan Diperkuat
NasDem Minta Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Medan Tak Bebani Masyarakat
Rico Waas Tegaskan P-APBD 2026 Difokuskan Untuk Banjir, Infrastruktur, Pendidikan Hingga Medan Utara
Komisi 4 DPRD Medan Minta Dinas SDABMBK Fokus Penanganan Banjir
Pemko Medan Pacu Transformasi Layanan Publik Berbasis AI