Politisi PSI: Walikota Langgar Aturan, Upah Kepling Harus Sesuai UMK

PORTALSWARA.COM — Janji Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, soal penambahan honor Kepala Lingkungan (Kepling) sebesar Rp200 ribu pada tahun 2027 mendatang, menuai sorotan tajam dari DPRD Medan.

Anggota Komisi III DPRD Medan, Drs. Godfried Effendi Lubis, M.M., menilai janji tersebut belum menjawab persoalan mendasar yang dialami ribuan Kepling di Kota Medan. Menurutnya, Wali Kota seharusnya tidak hanya menambah Rp 200 ribu, tetapi berani memberikan gaji Kepling sesuai Upah Minimum Kota (UMK).

Hal itu ditegaskan Godfried Lubis, Kamis (19/11/2026), menyikapi pernyataan Wali Kota Medan pada pekan lalu terkait janji penambahan honor Kepling Rp 200 ribu di tahun 2027 mendatang.

“Kita sangat setuju penambahan honor Kepling dan kita dorong sesuai UMK, yakni Rp 4.335.198, perbulan bukan hanya penambahan Rp 200 ribu,” ujar Godfried.

Nomenklatur Anggaran Harus Jelas
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga mengingatkan, alokasi anggaran untuk penambahan Rp 200 ribu itu harus jelas nomenklaturnya di APBD Pemko Medan Tahun 2027. Jangan sampai janji yang disampaikan di depan apel di lapngan Merdeka minggu lalu, hanya menjadi janji manis tanpa dasar anggaran.

“Kalau memang mau ditambah, tunjukkan nomenklaturnya di APBD 2027. Jangan sampai nanti di lapangan Kepling hanya dapat janji,” tegas Godfried yang juga Sekretaris Fraksi PSI DPRD Medan itu.

UMK Rp4,3 Juta
Godfried mengaku prihatin dengan minimnya gaji Kepling di Kota Medan saat ini yang hanya sekitar Rp 3,2 juta per bulan. Padahal UMK Kota Medan saat ini sudah mencapai Rp 4.335.198.

Selisih lebih dari Rp 1,1 juta itu, menurut Godfried, menjadi bukti bahwa Pemko Medan belum sepenuhnya menghargai kerja para ujung tombak pemerintahan di tingkat lingkungan.

Baca Juga :  Anggota DPRD Medan Sidak Sejumlah Tempat Hiburan

“Terkait hal ini Wali Kota tidak tahu aturan. Padahal tugas Kepling itu sangat besar, sebagai ujung tombak penyampaian program Wali Kota ke masyarakat,” paparnya.

Kepling, kata Godfried, adalah orang pertama yang dihubungi warga saat ada banjir, sampah menumpuk, lampu jalan mati, hingga persoalan administrasi kependudukan. Mereka bekerja 24 jam, tanpa mengenal hari libur. Namun, kesejahteraan mereka justru masih jauh dari standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah sendiri.

Alat Pencitraan
Godfried berharap, Pemko Medan tidak menjadikan Kepling hanya sebagai alat pencitraan dalam setiap kegiatan Sapa Warga. Jika Wali Kota benar-benar ingin memuliakan Kepling, maka langkah konkretnya adalah menaikkan honor mereka hingga setara UMK, dengan payung anggaran yang jelas dan transparan.

“Kepling itu bukan beban, mereka adalah mitra Wali Kota. Kalau mau dihargai, hargailah dengan gaji yang layak sesuai aturan,” tandasnya. (bees/psc)