Breaking News
Kaesang Terseret Dalam Pusaran Kasus Korupsi PT Timah I Persidangan MK Selesai, Kecurangan Pilpres 2024 Belum Tuntas Terungkap I Kebakaran di YLBHI Jakarta, Satu Anggota Pemadam Kebakaran Meninggal Dunia I Bawaslu Segera Rekrut Pengawas Ad Hoc Pilkada 2024 I Wali Kota Bobby Berbagi Kebahagiaan Ajak Anak Yatim Belanja Baju Lebaran I MUI Ingatkan Jemaah Aolia soal Menentukan Lebaran Lewat Telepon Allah
banner 600x300

Pemko Putuskan Kontrak Kerjasama Pelaksana Pembangunan Gedung Kejari Medan

PORTALSWARA.COM, Medan — Walikota Medan Bobby Nasution instruksikan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan mengambil tindakan tegas atas rubuhnya kantor Kejari Medan. Pemko putuskan kontrak kerjasama.

Sebab, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bangunan gedung yang roboh tersebut terbukti melanggar dan menyimpang dari spek bangunan yang telah disepakati dalam kontrak.

Instruksi menantu Presiden RI Joko Widodo ini langsung ditindaklanjuti Dinas PKP2R Kota Medan. Selain memutus kontrak, pelaksana pengerjaan (kontraktor) juga harus mengembalikan down payment (DP) pembangunan proyek serta denda keterlambatan. Disamping itu juga, perusahaannya juga masuk daftar hitam (blacklist).

“Kontraktor telah kita berikan hukuman dan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, kontraknya kita putus. Kemudian nilai bangunan yang telah dibangun kita nilai nol atau loss. Kemudian, kontraktornya juga kita wajibkan membayar dan mengembalikan DP,” kata Kadis PKP2R Medan, Endar Sutan Lubis ketika dikonfirmasi di Medan Club, Senin (21/11/2022).

Dikatakan Endar, tindakan tegas ini dilakukan sesuai dengan instruksi Walikota Medan Bobby Nasution. Sebab, jelasnya, orang nomor satu di Pemko Medan ini telah meninjau langsung bangunan yang roboh tersebut. “Saat peninjauan itu, Pak Wali langsung menegaskan untuk menindak kontraktornya,” jelasnya.

Selain memutus kontrak, ungkap Endar, kontraktornya juga diwajibkan mengembalikan DP sebesar 30 persen dan penagihan termin satu sebesar 20 persen. Uang tersebut, imbuhnya, dikembalikan ke kas Pemko Medan. Dampak pemutusan komntrak yang dilakukan, tegasnya, kontraktor juga dikenakan denda keterlambatan maksimun sebesar Rp90 juta rupiah.

“Pengembalian DP dan termin satu sebesar Rp1,3 miliar lebih ditambah denda maksimum sudah dikembalikan kontraktor, Jumat (18/11) kemarin. Jadi, total uang yang telah dikembalikan kontraktor ke kas Pemko Medan sebesar Rp1,4 miliar,” paparnya.

Baca Juga :  6 Kadis Terancam 'Non Job' Dampak Perampingan 17 OPD Pemko Medan

Selain itu, Endar menambahkan, kontraktor juga mendapatkan sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yakni perusahaannya masuk daftar hitam (blacklist). “Mereka (kontraktor) juga diwajibkan untuk membongkar bangunan yang roboh tersebut sampai nol atau rata kembali. Sebab, itu masih merupakan tanggung jawab mereka,” terangnya.

Terkait peristiwa tersebut, Endar mengingatkan kepada seluruh kontraktor atau rekanan yang bermitra dengan Pemko Medan dapat menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran. Artinya, tegasnya, jangan coba untuk bermain-main dengan spek yang telah ditetapkan dalam kontrak.

“Untuk itu, kita berharap semua kontraktor harus profesional dalam melaksanakan pekerjaan. Disamping itu dalam proses pengadaan barang dan jasa atau lelang, mereka juga harus menyampaikan dokumen usahanya sebagai bahan pendukung. Apabila ditemukan rekanan yang melanggar atau menyimpang dari kontrak, pasti kami berikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya. (psc/sugi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *